Peranan Pemerintah dalam Pelayanan Publik: studi penyediaan jalan kabupaten provinsi DIY

Setyaningrum, Ari, Dr. Akhmad Makhfatih, M.A.

2008 | Skripsi | S1 Economics

Pelayanan publik menjadi suatu masalah yang penting dewasa ini. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas merupakan pemicunya. Di lain pihak, peranana pemerintah dalam suatu perekonomian dinyatakan dalam keterlibatannya untuk menyediakan barang publik. Dengan studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini mencoba melihat penyediaan jasa publik pada tingkat pemerintahan daerah. Secara spesifik studi dilakukan pda penyediaan jalan kabupaten yang merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Berdasar pengamatan, diketahui bahwa keterlibatan Pemerintah Pusat dalam penyediaan barang publik yang sifatnya lokal seperti jalan kabupaten dapat dilihat dari adanya alokasi DAU. Pengestimasian dilakukan dengan menggunakan proporsi jalan baik terhadap jalan buruk sebagai variabal dependen dan DAU, kepadatan penduduk dan dummy sebagai variable independen. Dengan metode panel data, estimasi dilakukan dan disimpulkan bahwa Pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang dalam pengelolaan jalan kabupaten. Hal ini dilihat dari level signifikansi karakteristik local dan dummy. Keywords: barang publik, pelayanan publik, kualitas jalan, DAU, kepadatan penduduk , karakteristik lokal, Pemerintah Daerah, kebijakan jalan

Nowadays public service became an important issue. It caused, people demand on quality public good increased. On the other side, the government rule in economics life been actualized with their capability to serve the public goods and services. This paper wants to describe the public service in a local government level. Taken Daerah Istimewa Yogyakarta regency road as a case study, it describes how the government get involved in provision regency road. The authority of road policy in Indonesia divided based on the level government. The regency road is an example local government in road policy. Based on the observations, it known that central government also involved in provision regency road. By Dana Tugas Pembantuan (before autonomy system) and Dana Alokasi Umum (autonomy system), the central government takes it rules. Estimated with proportion of road quality as dependent variable and DAU, people density, dummy variable, it tries to describe how the government rule is. Using panel data estimation it concluded that central government authority in regency road policy is not significant. The local government is the only party that has this authority and the road quality is influenced by people density and dummy variable that describes local characteristics. Keywords: public goods, public service, road quality, DAU, people density, local characteritics, local government, road policy

Kata Kunci : barang publik, pelayanan publik, kualitas jalan, DAU, kepadatan penduduk , karakteristik lokal, Pemerintah Daerah, kebijakan jalan