STUDI ANALISIS KEUANGAN DAERAH SETELAH DIREALISASIKAN UNDANG UNDANG OTONOMI DAERAB TAHUN 1999 STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA
Safitri, Rini Laksmi, Ahmad Amin, SE.Ak
Perkembangan politik di Indonesia berubah dari masa orde barn ke masa reformasi menuntut pemerintah melakukan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenallgan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini teIah diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-undang Otonomi daerall tahun 1999 menggantikan paket Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1974.
Konsekuensi lanjut dari undang-undang tersebut adalah perlunya. diatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu "anak" dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 telah diikuti dl~ngan disyahkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undang-undang ini mengatur kewenangan pemerintah dae:rah dalam bidang keuangan yang meliputi :
1. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyelenggaraan pengurusan pertanggung jawaban dan p~ngawdSan keuangan daerah.
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kata Kunci : keuangan daerah, kota Yogyakarta, otonomi daerah, UU, analisis keuangan
