Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Kas pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Yogyakarta
RIZKY NOVRIANTO (Pembimbing: Didi Achjari, Dr.,M.Com.,Ak.), Didi Achjari, Dr.,M.Com.,Ak.
Reformasi Birokrasi Keuangan Indonesia dimulai dengan terbitnya tiga paket peraturan perundangan keuangan negara yang dimulai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelum diterbitkannya tiga paket undang-undang tersebut. Ketiga paket undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara.
Pada dasarnya, fungsi perbendaharaan meliputi beberapa bagian dalam sistem keuangan negara, terutama diantaranya yang tercantum di dalam penjelasan Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya keuangan pemerintah, sehingga harus dimanfaatkan dengan cara yang lebih efisien.
Untuk membantu sistem informasi Perencanaan Kas inilah, disusun aplikasi untuk membantu pelaksanannya, yakni Aplikasi Forecasting Satuan kerja 2010 untuk Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Aplikasi PERAN 2010 untuk KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa hambatan yang mengakibatkan belum diterapkannya sistem informasi Perencanaan Kas secara efektif dan efisien yang akan lebih lanjut dibahas dalam skripsi ini.
Indonesias Bureaucratic-Finance Reform began with the release of three packages of financial regulations state that began with the Law No. 17 years 2003 on State Finance, Law No. 1 year 2004 on State Treasury, and Law No. 15 year 2004 concerning Investigation and Management of State Financial Responsibility, state financial management is expected to be better than the years before the publication of the three packages of state financial laws. The three package of legislation is expected to increase professionalism, transparency and accountability in the management of state finances in order to create good governance in the state administration.
Basically, the treasury functions is including some parts of the state financial system, especially among the explanation provided in the Law No.1 of 2004 on State Treasury is a good cash planning, prevention on financial leakage and irregularities, the search for the most inexpensive financing sources and utilization of idle cash to increase the value-added financial resources. This is caused by limited financial resources of government, so the financial resources should be exploited with a more efficient way.
To assist in this cash forecasting information system, the Government developed computer applications to help the implementation process, the computer application named Aplikasi Forecasting Satker 2010 for the work unit as the Authority Budget Users and Applications PERAN 2010 for KPPN as the Authority of General Treasurer.
In practice, There are some obstacles which causing the implementation of information systems planning still not too effective and efficient as expected, which will be discussed further in this paper.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Perencanaan Kas
