Analisis kinerja lembaga keuangan mikro badan usaha kredit pedesaan (BUKP) dan bank perkreditan rakyat (BPR) di provinsi daerah Istimewa Yogyakarta
RAHAYANI, ZITA TESSA, Dr. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.,Sc
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan keuangan mikro sebagai harapan bagi pengentasan kemiskinan yang efektif. Penelitian ini merupakan kajian empiris atas kinerja LKM BUKP di Provinsi DIY ditinjau dari aspek profitabilitas, efisiensi, likuiditas dan risiko usaha dengan menggunakan indikator kinerja rasio-rasio ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR dan Leverage dan perbandingannya dengan pencapaian kinerja LKM BPR untuk mengetahui apakah ada perbedaan pencapaian kinerja diantara keduanya. Dalam penelitian ini juga dikaji pengaruh rasio-rasio kinerja NIM, BOPO, LDR, Leverage dan juga variabel dummy Jenis LKM BUKP atau BPR terhadap pencapaian kinerja profitabilitas LKM di atas rata-rata atau di bawah rata-rata populasi/industrinya dengan rasio ROA sebagai indikatornya. Meskipun tidak secara mendalam dalam penelitian ini juga akan diaplikasikan teori ekonomi kelembagaan/institusional melalui kajian atas lingkungan institusional yang dihadapi LKM BUKP dan BPR untuk mengetahui perbedaannya serta pemanfaatan dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LKM BPR relatif lebih efisien dan lebih profitable dibandingkan LKM BUKP, ditunjukkan oleh rasio ROA, ROE dan BOPO yang relatif lebih tinggi (meskipun rasio NIM-nya lebih rendah). Namun LKM BUKP mempunyai risiko usaha yang relatif lebih rendah yang ditunjukkan oleh rasio Leverage yang lebih rendah, dan mampu menjalankan peranannya sebagai lembaga perantara keuangan dengan lebih baik tanpa mengabaikan likuiditasnya ditinjau dari LDR-nya yang lebih tinggi. Dari hasil analisis atas data kinerja profitabilitas LKM dengan menggunakan logistic regression dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel prediktor yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama mampu memprediksi pencapaian kinerja profitabilitas LKM di atas rata-rata atau di bawah rata-rata populasi/industrinya. Rasio NIM dan Leverage mempengaruhi kinerja profitabilitas LKM secara positif sedangkan rasio BOPO dan LDR berpengaruh secara negatif. Adapun Jenis LKM tidak mempengaruhi pencapaian kinerja profitabilitas LKM, tetapi menunjukkan bahwa Jenis LKM BPR mempunyai probabilitas lebih besar untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan LKM BUKP. Namun hanya terdapat dua variabel prediktor saja yang signifikan mempengaruhi pencapaian profitabilitas LKM, yaitu rasio NIM dan BOPO. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa kinerja profitabilitas LKM DIY secara signifikan dipengaruhi oleh faktor efisiensi dan kebijakan bunga produk keuangan mikronya.
Hasil kajian atas lingkungan institusional yang dihadapi LKM BUKP dan BPR menunjukkan bahwa terdapat perbedaan institusi formal yang menjadi landasan operasional kedua kelompok LKM tersebut, yaitu UU No. 10 Th 1998 untuk LKM BPR dan Perda DIY No. 1 Th 1989 untuk LKM BUKP. Pada institusi formal LKM BPR terdapat standar kinerja minimal dan sanksi-sanksinya bila LKM tidak mampu mencapai sehingga dinilai telah cukup memberikan insentif untuk peningkatan kinerja LKM sedangkan pada LKM BUKP tidak ada. Institusi formal LKM BUKP pun dinilai tidak memadai untuk mendukung pengembangan LKM lebih jauh lagi, terutama karena persoalan legalitas yang dihadapi oleh LKM BUKP. Hal tersebut hendaknya menjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang karena LKM BUKP telah berperan memperluas akses keuangan mikro khususnya untuk masyarakat yang belum bankable dan yang belum terjangkau layanan perbankan formal di pelosok pedesaan. Pada lingkungan institusional yang dihadapi kedua LKM tidak didapati institusi informal yang menjadi landasan formal operasional keduanya. Namun kedua kelompok LKM memanfaatkan institusi informal yang ada di masyarakat untuk mendukung aktivitasnya, antara lain dalam ekspansi kredit mikronya secara aman dan sebagai sumber informasi dalam proses penilaian debitur, calon debitur dan karyawan LKM. LKM juga memberikan insentif bagi karyawan dan nasabahnya untuk mendukung upaya peningkatan kinerjanya, antara lain berupa bonus berdasarkan target kinerja pegawai, kepatuhan debitur ataupun untuk menjaga loyalitas nasabah.
This research based on the development of microfinance as a hope for an effective poverty eradication means. This research is an empirical study of the performance achievement of BUKP MFIs in DIY Province from the aspect profitability, efficiency, liquidity and business risk using ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR and Leverage ratios as the indicators, and its comparison to the same performance achievement of BPR MFIs to find out the differences between both MFIs. This research also examine the influence of NIM, BOPO, LDR and Leverage performance ratios and also dummy variable of MFI's type either BUKP or BPR to the MFI's profitability achievement whether it's above or under the average of its population/industry. And even a little bit shallow, this research tried to applied institutional economics' theory by studying the institutional environment of BUKP and BPR MFIs and its utilization in their efforts to achieve the optimum performance.
The finding of the study is that the BPR MFIs is more profitable and more efficient than BUKP MFIs according to its higher ROA, ROE and BOPO's ratio (although the NIM ratio is lower). Nevertheless BUKP MFIs have less business risk according to its lower Leverage ratio, and have a higher LDR which can be considered that BUKP MFIs perform better as a financial intermediary institution while having regard to its liquidity. Analysis of the MFIs profitability ratio using logistic regression conclude that all of the predictor variables in the model, simultaneously able to predict the profitability achievement of the MFIs, whether it's above or under the average of its population/industry. NIM and Leverage ratios influence the achievement of MFI's profitability positively, while the LDR and BOPO ratios influence negatively. But there are only two predictor variables that individually significant influence the achievement of MFI's profitability, they are the NIM and BOPO ratios. From the study can be concluded that the profitability of MFI's is influenced significantly by the MFI's efficiency and its proper interest rate policy for its microfinance products.
The examination of BUKP and BPR's institutional environment show that there is a different formal institution for their operational based between the two type of MFIs, that is Law No. 10/1998 for BPR MFIs and DIY's Regional Law No. 1/1989 for BUKP MFIs. The formal institutions of BPR gave a strong incentive for the MFIs to improve its performance by set up a minimum performance standard should be achieved by the industries and the sanctions if they were not, while there aren't exist in the formal institution of BUKP MFIs. The formal institution of BUKP's also considered not enough in encouraging the development of the MFIs in the future due to legality constraint faced by BUKP MFIs. The competent authority should be considered of this problem, since BUKP already played a significant role in widening the microfinance access for those who are unbankable and unreached by formal financial services especially in the remote area. There aren't exist informal institutions that also considered as operational based for both MFIs. Even though, both MFIs benefitted the informal institutions that exist in the society to support their activities, i.e. to expand its microcredit products safely and as an information source in debtor applicant, debtor and staff's performance appraisals. The MFIs also have some incentives schemes for their staff and clientele to support it performance improvement efforts, i.e. give rewards based on staff's performances achievement and debtor pursuance, also to encourage it client's loyalty.
Kata Kunci : keuangan mikro, kinerja LKM, BUKP, BPR, regresi logistik, ekonomi kelembagaan
