Laporkan Masalah

Mengeksplorasi Komputasi Awan untuk Bimbingan Penyuluhan Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Indonesia untuk Mencapai Layanan yang Berpusat pada Warga Negara

RACHMAT SETYONO (Pembimbing: Sony Warsono, Dr., MAFIS), Sony Warsono, Dr., MAFIS

2010 | Tesis | S2 Economics

Salah satu isu yang sedang berkembang di dunia teknologi informasi adalah komputasi awan (cloud computing). Komputasi awan menawarkan teknologi informasi berbiaya rendah dengan berbagai kelebihannya seperti fleksibilitas, skalabilitas, kolaborasi, berbagi dengan pengguna lain, pengaturan pengguna, pengukuran sumber daya, dan ramah lingkungan. Banyak perusahaan seperti Amazon dan Microsoft telah menawarkan layanan komputasi awan. Perusahaan-perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan telah mengadopsi layanan ini dimana mereka berasal dari negara-negara maju. Banyak periset mempelajari tren terbaru ini dengan memperhatikan beberapa hal.

Studi ini akan mengeksplorasi arsitektur komputasi awan untuk layanan bimbingan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Suatu kuesioner mengenai teknologi informasi berbiaya rendah dan outsourcing berdasarkan pada keunggulan komputasi awan telah dilakukan. Hasil akhir kuesioner menunjukkan bahwa dari pandangan pengguna internal, hasilnya menunjukkan dukungan terhadap keunggulan dan kelebihan komputasi awan. Dukungan dari pengguna sangat penting dalam implementasi suatu teknologi baru agar bisa sukses. Berdasarkan kesimpulan tersebut dan tinjauan pustaka, studi ini membahas kemungkinan penerapan komputasi awan di DJP. Hybrid cloud dan community cloud adalah pilihan terbaik bagi DJP untuk diadopsi. Kedua macam komputasi awan tersebut mempunyai beberapa kelebihan yang dapat membantu DJP untuk mencapai citizen centric dalam memberikan layanan-layanannya. Keduanya juga dapat digunakan untuk mengurangi resiko dan lubang perangkap dari pengadopsian komputasi awan.

Implementasi suatu teknologi baru di instansi pemerintah tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh manajer publik. Mereka harus memahami keinginan pengguna baik secara internal maupun eksternal. Manajer publik juga harus meneliti kelebihan dan resiko dari suatu teknologi informasi baru agar sukses dapat diraih.

One of the emergence issues in information technology is cloud computing. Cloud computing offering low cost IT with its benefit in flexibility, scalability, collaboration, sharing, user control, resource measurement, and environmental friendly. Many companies offer cloud services, such as Amazon and Microsoft. Private companies and governments adopt this cloud services. They come from develop countries. Many researchers study this latest trend with some concerns.

This study will explore the cloud computing architecture for tax counseling service in the Directorate General of Taxes (DGT). A questionnaire about low cost IT and outsourcing based on cloud computing benefits and concerns has conducted. The results show that from the internal user perspective, cloud computing benefits are supported. The support from the user is important to implement a new technology successfully. Based on the results and review of the literature, the study discusses the possibilities of cloud computing in DGT. Hybrid cloud and community cloud are the best option for DGT to adopt. These clouds have several benefits that can help DGT to achieve citizen centric in providing services. Both clouds also can use to mitigate the risks and pitfall of cloud computing adoption.

Implementing new technology in government is not easy. There are many things that public manager should consider. Public manager should understand the user needs-internally and externally. Public manager also can examine the benefits and risks of new information technology to achieve success.

Kata Kunci : cloud computing, government. internal user perspective, citizen centric services, komputasi awan, pemerintah, pengguna internal, citizen centric services


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.