Keharusan Akuntabilitasdan Kinerja pemerintah Daerah
Putri Masyitah Ulfah (Adv.: Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D.), Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D.
Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan bagian dari konsep New Public Management (NPM) yang menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan organisasi sektor publik yang belum dianggap berhasil. Tuntutan masyarakat yang besar terhadap transparansi dan akuntabilitas juga telah mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru dalam pengelolaan organisasi sektor publik di Indonesia. Reformasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah terjadi pada tahun 1999, pada saat B. J. Habibie menandatangani Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris hubungan antara keharusan berbagai tipe akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas hirarkis dengan persepsian negatif yaitu beban kerja dan tekanan kerja, ditambah juga dengan satu persepsian positif yaitu komitmen organisasional terhadap kinerja kerja pelaku akuntabilitas. Kontribusi penelitian ini untuk memberikan bukti berdasarkan teori institusional dengan menggunakan metoda penelitian campuran, yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan PLS dan pendekatan kualitatif menggunakan wawancara semi terstruktur. Sampel dalam penelitian ini adalah 128 pejabat eksekutif di lingkup Pemda Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi konflik keharusan akuntabilitas terhadap kinerja kerja pelaku akuntabilitas. Keharusan akuntabilitas profesional menunjukkan hubungan negatif dengan tekanan kerja. Akuntabilitas politik menujukkan hubungan negatif dengan komitmen organisasional. Beban kerja dan tekanan kerja menunjukkan hubungan negatif terhadap kinerja kerja.
Accountability of local government is part of the concept of New Public Management (NPM), which became one of the alternatives in the management of public sector organizations that have not been considered successful. Great public demands to promote transparency and accountability have also changed the old paradigm into a new paradigm in the management of public sector organizations in Indonesia. Reform of the transparency and accountability of government occurred in 1999, when B. J. Habibie signed a Presidential Instruction No. 7 of 1999 on Government Agencies Performance Accountability Report (LAKIP). The purpose of this study to test empirically the relationship between the various types of accountability must consist of a hierarchical accountability to the perceived negatives that workload and work pressure, coupled also with a positive perceived that organizational commitment to job performance perpetrator accountability. This study contributes to provide evidence based on institutional theory by using a mix of research methods, namely quantitative approach using PLS and qualitative approach using semi-structured interviews. The sample in this study was 128 executives in the scope of the provincial government of Bali. The results showed that there is a conflict must work performance accountability against perpetrators accountable. Professional accountability must show a negative relationship with the working pressure. Political accountability showed a negative relationship with organizational commitment. Workload and work pressure showed a negative correlation to the performance of work.
Kata Kunci : Accountability, accountabilty requirement, job performance, Akuntabilitas, Keharusan akuntabilitas, kinerja kerja.
