DAMPAK EKONOMI DARI TERJADINYA PELANGGARAN TINDAK PIDANA DAN KUHPM OLEH TNI KASUS PENGADILAN MILITER DI INDONESIA 1992-2009
Putra, Wibisono Tegar Guna (Adv.: Rimawan Pradiptyo, Dr., M.Sc.), Rimawan Pradiptyo, Dr., M.Sc.
Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan perwujudan dari Pertahanan Nasional. Dalam ranah ilmu ekonomi, pertahanan nasional, merupakan bahasan dalam ekonomika publik yang termasuk dalam golongan barang publik murni. Barang publik murni, terutama yang menyangkut keamanan negara, sepenuhnya disediakan oleh pemerintah dengan pembiayaan yang bersumber dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Tersedianya barang publik oleh pemerintah, sebagai agent dari warga negara, kemudian menimbulkan inefisiensi akibat tindakan oknum dalam institusi pertahanan negara yang melakukan berbagai pelanggaran, baik itu aparat yang bertugas di lapangan maupun lembaga peradilan yang berwenang untuk menindak dan melakukan kontrol atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI. Penelitian ini menggunakan data putusan Mahkamah Agung dalam rentang tahun 1992-2009. Dengan menggunakan regresi logit dan marginal effect, maka akan dapat diketahui pertimbangan hakim di Pengadilan Militer dalam memutus vonis bagi terdakwa. Tingkat kesesuaian dengan undang-undang sebagai tolak ukur Pengadilan Militer telah menerapkan aturan dengan baik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan inefisiensi berada baik di sisi personel maupun pengadilan dengan mengacu pada berkurangnya surplus dari kedua belah pihak (warga negara dan TNI) akibat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh oknum TNI dan walaupun dari ketegasan hukuman dinilai banyak putusan pengadilan yang sesuai dengan undang-undang namun tetap ada faktor lain seperti indikasi adanya perlakuan khusus terhadap terdakwa bergolongan pangkat tertentu.
Indonesian National Army (TNI), a manifestation of National Defence. In the realm of economics, national defense, is a discussion of the public economics which classified in pure public goods. Pure public goods, particularly those involving national security, is fully provided by the government with funding derived from taxes imposed on the public. The availability of public goods by the government, as the agent of the citizens, resulting in inefficiencies due to the action elements in the country's defense institutions that perform a violations, both officers were on duty in the field and judiciary authorities to tackle and control the violations. This study used data Supreme Court decision in the span of years 1992-2009. By using logit regression and marginal effects, it will be known in consideration of the Military Court judge in deciding a verdict for the defendant. The level of compliance with the law as a benchmark of the Military Court has applied the rules properly. The results in this study demonstrate inefficiencies are both on the personnel and the courts with reference to the reduced surplus of both parties (citizens and military) as a result of violations incurred by the Armed Forces and despite many court assessed punishment according to law legislation but still there are other factors such as the indication of special treatment to certain defendants.
Kata Kunci : Pengadilan Militer, TNI, Logit Regression, marginal effect, inefisiensi, Hukum Pidana, Pidana Militer, Military Court, Army, Logit Regression, marginal effects, inefficiency, Criminal Law, Military Law.
