Laporkan Masalah

Kesenjangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

PURWANTINI, ARY (Adv.: Budiono Sri Hanoko, Dr., M.A.), Budiono Sri Hanoko, Dr., M.A.

2016 | Tesis | S2 MEP

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah masalah kesenjangan hasil pembangunan ekonomi antar daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dilakukan dengan cara menghitung Indeks Williamson dalam kurun waktu 1975 sampai dengan 1997. Selanjutnya dianalisis juga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesenjangan tersebut. Di samping itu pada penelitian ini juga dianalisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Daerah Tingkat II.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan rentang waktu dari tahun 1975 sampai dengan 1997. Data ini diperoleh dari kantor BPS Indonesia, BPS Propinsi NTB, Bappeda Prop. Dati I NTB, Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I NTB, dan Bank Indonesia cabang Mataram. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda Partial Adjustment Method (PAM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Barat masih relatif kecil, dalam kurun waktu penelitian selama 23 tahun berkisar antara 0,16-0,32, namun trendnya cenderung meningkat meskipun sangat kecil yaitu 0,00058. Selanjutnya pada analisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesenjangan ternyata pada jangka pendek tidak menunjukkan hubungan signifikan. Pada jangka panjang yang signifikan pada a = 0,05 adalah persentase Selector Perdagangan terhadap PDRB dan pertumbuhan PDRB. Pengeluaran pembangunan dari pemerintah signifikan pada a = 0,1. Ketiga variabel tersebut baru signifikan setelah berlangsung 2 tahun (lag 2t). Tingkat kesenjangan pada masa Ialu (lw lag 2) merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya pada tingkat kesenjangan masa kini. Hal ini menuntut perhatian pemerintah untuk tidak terlambat mengatasi aspek kesenjangan ini. Pada analisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Dati II ternyata hanya persentase kredit pada tiap Dati II terhadap total kredit di NTB yang menunjukkan signifikan pada a = 0,05, sedangkan persentase sektor perdagangan terhadap PDRB serta persentase sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan tidak menunjukkan signifikan. Ini mengisyaratkan bahwa pemerintah dapat menggunakan instrumen kredit perbankan untuk mendorong kegiatan ekonomi bagi daerah yang relatif tertinggal.

The research was undertaken to bring up the issues of regional disparities in the West Nusa Tenggara Province Regional Economic Development. The Williamson Index for the period of 1975-1997 is used as tool of analysis. Furthermore, the variables that influence disparity are also analysed, both of the Provincial level as well as at Kabupaten (district) level.

The data used in this research is the secondary data for the period of 1995 -1997. They were collected from Indonesian BPS Office (The Center Bureau of Statistic Office), BPS of NTB Province, BAPPEDA of NTB Province (The Board of Regional Development Planning), The Program Arrangement Bureau of the Regional Secretary Office of NTB Province, and Bank of Indonesia (BI). The analytical model used is Partial Adjustment Method (PAM).

On the level of disparity, the results shown by Williamson Indices of Inequality for West Nusa Tenggara Province is relatively small of 0,16 — 0,32, but it shows increasing trend although its coefficient is small at about 0,00058. On the analysis of factors that might influence such regional disparity, it is proven that short run relations are not significant. However, percentage of trade sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP or PDRB), GRDP rate of growth and Government Development expenditure significantly influence this disparity although at 2 year lag. The previous years level of regional disparities prove to be the most significant factor causing the inequality. This suggest that the Government pays special attention to this problem to prevent further widening gap in the future. This analysis at the provincial level is supported by evidence from regency (Kabupaten) level, where bank credit allocation positively contributes to the level of GRDP per capita at 95 % significant level. Trade Sector and Government Development Subsidy are not significant in this exercise. This suggests that the Government could utilize bank credit allocation as important policy instrument to reduce the regional inequality.

Kata Kunci : Pembangunan Ekonomi Daerah, Kesenjangan Pembangunan Ekonomi, Indeks Williamson, metoda Partial Adjustment Method (PAM), regional disparities, economic Development.


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.