Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan: studi kasus pada Pemkab Klaten
Pribadi, Cornelius Tegar, Drs. Rusdi Akbar, M.Sc., Ak.
2007 | Skripsi | S1 Extention - Accounting
Sarana untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan atas laporan realisasi terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang telah dilaksanakannya. Analisis ini dimaksudkan untuk menjelaskan melalui pendekatan sistematis tentang APBD dan pengaruh dari kebijakan tersebut. Analisis rasio keuangan terhadap laporan realisasi APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya, yang diharapkan akan diketahui kecenderungan yang akan terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio-rasio yang terdapat dalam komponen laporan realisasi APBD setelah adanya otonomi daerah, sehingga dapat diketahui persentase kontribusi masing-masing komponen terhadap realisasi APBD dan kecenderungan atas rasio. Di akhir penelitian, hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah kabupaten Klaten dalam mengelola keuangan daerah sebagaimana dalam laporan realisasi APBD. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan untuk memperoleh data di lapangan dengan objek penelitian yaitu laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten setelah otonomi daerah tahun 2001-2005. Data diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian pendahuluan, yakni kegiatan meminta izin di Pemerintah Kabupaten Klaten, kemudian studi pustaka, dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data. Teknik analisis yang dipakai merupakan time series technique,dengan alat analisis berupa rasio keuangan yang terdiri dari analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio likuiditas, rasio pengukuran pendapatan, dan rasio pengukuran belanja. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten cenderung membaik, hal ini ditunjukan dengan peningkatan rasio- rasio keuangan dari tahun ke tahun. Kata kunci : rasio keuangan, laporan realisasi APBD, otonomi daerah.
Instrument use to measure local government performance in managing its financial management is through financial ratio analysis on realization statement towards APBD ( Local Budget) which has been realized. This analysis aims to clarify, through systematical approach, APBD and effects of this policy. Financial ratio analysis towards realization statement of APBD was done by comparing the outcome achieved in one period with outcome in previous period, which expected result in trend will be happened. This study aims to analyze ratios included in the realization statement components of APBD after local autonomy, thus contribution percentage of each component towards realization of APBD and the trend of ratio will be known. Finally, the result of analysis thus can be used to measure the Local Government performance of klaten in managing its local financial as well in realization statement of APBD. This study is a case study taken in order to collect the data on field directly using object of realization statement of Local Government APBD in klaten Regency post local autonomy of 2001-2005. The data was collected from local government of klaten. The method used in data collection is through pioneer study, i.e. activity to get the permission from Local Government of Klaten, then library research, which done to obtain theoretical base as reference in data analysis. The analysis technique used in time series technique, with analysis ratio, development ratio, liquidity ratio, revenue measurement ratio, and expenditure measurement ratio. From analysis above, it can be concluded that local government performance of Klaten regency is tends to increase, it can be seen from increases on financial ratios every year. Key Words : financial ratio, realization ratio of APBD, local autonomy.
Kata Kunci : Evaluasi Kinerja Keuangan; Rasio Keuangan; Laporan Keuangan Daerah
