Pelelangan Umum sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance: studi kasus proyek-proyek pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah

Prasetyo, Supriyadi Eko, Dr. Gudono, S.E., M.B.A., Ak.

2007 | Tesis | S2 Magister Accountancy

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian ini dikaitkan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dhi. dengan sistem pelelangan umum pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa pelelangan umum disinyalir merupakan sumber utama terjadinya kebocoran anggaran negara/daerah dengan banyak ditemukannya bukti yang melibatkan tindak kecurangan/korupsi didalamnya.Untuk mencegah terulangnya hal tersebut, pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bermaksud menciptakan suatu sarana untuk mewujudkan good governance sehingga pihak-pihak terkait mampu mempergunakannya sebagai alat untuk memberantas tindak kecurangan/korupsi secara nyata, bukan di bibir semata. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui keterwujudan good governance melalui pelaksanaan pelelangan umum pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti panitia lelang, penyedia barang/jasa, kuasa pengguna anggaran, asosiasi penyedia barang/jasa, dan lainlain;observasi dilakukan terhadap semua tahap pelelangan umum sejak dari persiapan sampai dengan penandatangan kontrak; dan studi pustaka dari arsip,dokumentasi, dan sumber data lainnya. Data kualitatif yang diperoleh dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara kronologis mengenai pelaksanaan pelelangan umum pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah. Untuk memudahkan analisis terhadap pelaksanaan pelelangan umum tersebut maka dibuatlah suatu kriteria yang menjabarkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik yaitu (1) akuntabilitas, dilihat dari aspek ketercapaian sasaran baik dari segi keuangan, fisik, maupun manfaat; dan aspek kepatuhan terhadap peraturan; (2) transparansi, dilihat dari aspek ketersediaan informasi dan aspek aksesibilitas publik, (3) partisipasi, dilihat dari aspek kualifikasi penyedia barang/jasa dan aspek respon publik, (4) keadilan, dilihat dari aspek perlakuan kepada penyedia barang/jasa; (5) profesionalisme, dilihat dari aspek kompetensi dan aspek integritas panitia; dan (6) penegakkan hukum, dilihat dari aspek dasar hukum dan aspek sanksi terhadap tindak kecurangan/korupsi.Data yang dikumpulkan dianalisis dengan mendasarkan pada teori-teori yang ada sehingga dapat diperoleh temuan-temuan mengenai fakta-fakta yang melingkupi keseluruhan proses pelaksanaan pelelangan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelelangan umum yang dilaksanakan telah mematuhi ketentuan yang berlaku (Keppres 80/2003) namun belum mampu mewujudkan good governance. Ini terlihat masih dipraktekkannya tindak kecurangan/korupsi dengan cara menciptakan jaringan kolusi diantara eserta lelang tertentu untuk memenangkan kontrak. Kata kunci: tata kepemerintahan yang baik, pelelangan umum, tindak kecurangan/korupsi.

The type of this research is a case study research. The research is related to government's purchases goods and services, in this way, by public procurement method which held in the Agriculture and Veterinary Agency, District of Center Lombok. As we know, it is widely believed that the principal source of leakage from the budget occurs through the public procurement system where it found that corruption/fraudulent act have contributed to. The President of Republic of Indonesia had made Presidential Decree Number 80 in 2003 and its revised about government's purchases goods and services guidance as a legal framework to make a trully good governance, in this way, all the involving parties could use it as a tool for curbing corruption/fraudulent act in public procurement. The purpose of this research is to descript how the public procurement that was done if we review from the laws-side and whether the good governance could achieved by this and also why it happens. The method used to collect data is through in-depth interview to all the involving parties such as the owners (commitment maker official), the procurement committee, the bidders, the chief of business associations, and the others; direct-observation to all public procurement phase; and learn to archival record, documentation, and the others. We create a contruct as measurement tools to analize, that is (1) accountability, from point of view the goal achievement that divided into financial aspect, physical aspect, and purpose need aspect, and the compliance to the law; (2) transparency, from point of view the informations' availibility and the public's accessibility; (3) participation, from point of view the the bidders' qualification and the public responsiveness; (4) equality, from point of view the equal treatment to the bidders; (5) professionalism, from point of view the procurement committees' competency and the procurement committees'integrity; and (6) law enforcement, from point of view the used legal framework and the sanctions to the corruption/fraudulent act. With relying on theoretical propotition about corruption/fraudulent act in public procurement released by World Bank, Transparency International, and the others, we analize the collected data and then make finding about the existed facts in the public procurement's practices that was done. The result of this case study research shows that the public procurements witheld were comply to the laws but could achieved the good governance yet. It shown from the corruption/fraudulent act practices that still used within the bidders by technique called the collusive ring for awarding the contract. Key words: good governance, public procurement, corruption/fraudulent act.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintah; Good Governance; Pelelangan Umum