Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
PRASETIAWATI, EKA (Adv.: Abdul Halim, prof., Dr., M.B.A.), Abdul Halim, prof., Dr., M.B.A.
Sistem tata kelola keuangan daerah sekarang ini telah mengalami perubahan yang fundamental. Dengan adanya perubahan sistem ini maka pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah ini berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikana dengan kondisi daerah masing-masing dengan menyusun peraturan daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), sedangkan sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah, dan Prosedur Akuntansi Selain Kas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian diperoleh dengan membandingkan antara pelaksanaan prosedur akuntansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada SKPD dan SKPKD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, dan prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 akan tetapi, Prosedur akuntansi selain kas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman baik pada tingkat SKPD dan SKPKD belum dilaksanakan seluruhnya. Pada prosedur akuntansi selain kas hanya satu transaksi dari enam transaksi yang ada dalam prosedur ini yaitu transaksi koreksi terhadap kesalahan pencatatan yang sudah diposting ke buku besar saja terjadi sedangkan transaksi yang lainnya tidak dilaksanakan oleh PPK-SKPD dan SKPKD karena transaksi – transaksi tersebut jarang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
System of financial governance area is now experiencing a fundamental change. With the changes in this system, local governments are empowered to manage local finances. Local financial management is guided by Permendagri Number 13, 2006 as a Guidelines for Financial Management adjusted by the condition of each region by developing local regulations. According to Permendagri Number 13, 2006 local government accounting system implemented by the Pejabat Pengelola Keuangan Daerah of Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), and Satuan Kerja Perangkat Daerah or SKPD accounting system implemented by the Pejabat Penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
The objective of the research is to investigate and evaluate the implementation of the Accounting Procedures of Cash Receipts, Cash Expenditure Accounting Procedure, Procedure Accounting for Fixed Assets / Property Region, and Accounting Procedures for Another Cash in Sleman District Government on SKPD and SKPKD. Sources of data derived from primary data secondary data. Analyses were performed with a qualitative descriptive method.
The results obtained by comparing between the implementation of accounting procedures in the Sleman District Government on SKPD and SKPKD by Permendagri Number 13, 2006 as a regional financial management guidelines. The result of the research shows that the accounting procedures of cash receipts, cash disbursements accounting procedures, and accounting procedures of fixed assets / property in the area of Local Government Sleman have been conformed with Permendagri Number 13, 2006. The Another Cash accounting procedures in the Local Government Sleman both on SKPKD and SKPD level has not been implemented fully. In addition, the another cash accounting procedure only one transaction that exist in this procedure, that is the correction of errors of recording transactions that have been posted to the ledger and the other transactions have not implemented by the PPK-SKPD and SKPKD because those transactions are rare in Local Government Sleman.
Kata Kunci : system of financial management, accounting system of local finance, sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah
