Analisis Peranan Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan dan Pendektesian Fraud pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah

Panggih Legawa (Adv.: Prof.Dr.Guedono,M.B.A.,CMA.,CA), Prof.Dr.Guedono,M.B.A.,CMA.,CA

2016 | Tesis | S2 Magister Accountancy

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peranan Inspektorat Daerah dalam pencegahan dan pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk meningkatkan efektivitas peranannya dalam pencegahan dan pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat beberapa kendala, namun secara umum Inspektorat Daerah telah berperan dengan baik dalam pencegahan dan pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Khusus untuk pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dengan nilai yang besar dan dengan risiko yang tinggi, pencegahan dan pendeteksian fraud belum dilakukan dengan baik. Seharusnya Inspektorat Daerah dapat melakukan probity audit, yaitu kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

This study aims to analyze how the role of the Regional Inspectorate in the prevention and detection of fraud procurement of good/services of the local government. The study also aimed to determine the steps that should be undertaken by the Regional Inspectorate to improve the effectiveness of its role in the prevention and detection of fraud procurement of goods/services of the local government.

The results showed that although there are still some problems, but in general the Regional Inspectorate has a role with both the prevention and detection of fraud procurement of goods/services of the local government. But specifically for the procurement of goods/services of the local government with a great value and with a high risk, prevention and detection of fraud have not done well. Regional Inspectorate should have been able to do probity audit, that is assessment (independent) to ensure that the process of procurement of good/services have been carried out in a manner consistent with the principle of upholding integrity, truth and honesty and comply with applicable laws, aimed at increasing the accountability of the use of public sector funds.

Kata Kunci : Internal Audit, Fraud Prevention and Detectiond, Procurement of goods/services, Local Government, Internal audit, Pencegahan dan Pendeteksian Fraud, Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah .