POTENSI DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2001-2007
NURFIRMANSYAH, FAJAR , Drs. Herman Legowo, M.Si,Ak
Otonomi daerah merupakan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Arti pengalihan kewenangan ini bagi pemerintah daerah adalah fleksibilitas dalam mengatur arah pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini berarti juga kemandirian daerah untuk merencanakan dan mengelola keuangan daerah guna melaksanakan pembangunan. Potensi kemajuan suatu daerah ditunjukan dengan besarnya nilai PAD yang diterima pada pos pendapatan daerah yang tercantum dalam laporan APBD.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang mempunyai peluang yang besar dalam berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah. Hal ini karena peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Salah satu kasus yang bisa dijadikan contoh adalah munculnya perusahaan-perusahaan baru dalam pasar sepeda motor yang mampu menjangkau masyarakat yang daya belinya kurang terhadap pasar sepeda motor yang telah ada. Penambahan objek Pajak Kendaraan Bermotor akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Pajak Kendaraan Bermotor
