PEMODELAN MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA: SUATU PENDEKATAN TEORI PERMAINAN
NUGRAHA, I WAYAN YASA (Adv.: Rimawan Pradiptyo, Dr., M.Sc.), Rimawan Pradiptyo, Dr., M.Sc.
Tesis ini ditujukan untuk memodelkan mekanisme penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan teori permainan. Mekanisme tersebut dimodelkan dalam 2 tahapan permainan. Tahap 1 dimodelkan sebagai permainan inspeksi simultan 2×2 yang dimainkan oleh 2 pemain, yaitu Offender dan PPATK. Analisis pada permainan tahap 1 mengadopsi pada Permainan Inspeksi oleh Pradiptyo (2007, yang merupakan perbaikan terhadap Permainan Inspeksi yang dimiliki oleh Tsebelis (1989), yang selanjutnya menghasilkan mixed strategy equilibrium. Selanjutnya, tahap 2 mengilustrasikan dua buah scenario tentang permainan sekuensial, yang dimainkan oleh Offender dan Law Enforcer (Penyidik, Jaksa, dan Hakim, yang diasumsikan sebagai pemain tunggal), yaitu Permainan Penyuapan (Tahap 2a) dan Permainan Pemerasan (Tahap 2b). Kedua permainan dalam tahap 2 tersebut dianalisis dengan menggunakan metode backward induction untuk menemukan sub-game perfect nash equilibrium. Hasilnya dari analisis tahap 1 menunjukkan bahwa strategi inspeksi yang dilakukan oleh PPATK dan keuntungan inspeksi yang diperoleh PPATK (BIP) merupakan pertimbangan dari Offender untuk melakukan pencucian uang. Sebaliknya, keputusan PPATK untuk melakukan inspeksi dipengaruhi oleh keuntungan bersih dari Offender dalam melakukan pencucian uang (ULO – CLO) dan biaya inspeksi itu sendiri (–CIP). Pada tahap 2, keuntungan bersih (ULO – CLO) dan tingkat hukuman (–DLO) yang diperoleh Offender dalam melakukan pencucian uang menjadi factor bagi terjadinya penyuapan maupun pemerasan. Namun demikian, keuntungan bersih yang diterima oleh Law Enforcer dari upaya penegakan hukum (BEL – CEL) merupakan variabel penting untuk menurunkan probabilitas terjadinya kedua kejahatan tersebut.
This thesis is aimed to model the law enforcement mechanism of combating money laundering in Indonesia by utilizing game theory. The mechanism is modelled in two-stage games. Stage 1 is modelled as a 2 player 2×2 simultaneous inspection game and is played by two representative agents, namely Offender and PPATK. The analysis of stage 1 adopts the refinement of Tsebelis’ Inspection Game (1989) made by Pradiptyo (2007), which then results the mixed strategy equilibrium. Next, stage 2 illustrates two scenarios of sequential game, which are played by Offender and Law Enforcer (Investigator, Prosecutor, and Judge are assumed as one player), i.e. Bribery Game (Stage 2a) and Extortion Game (Stage2b). The games in stage 2 are analyzed using backward induction method in order to find the sub-game perfect nash equilibrium. The result of analysis on stage 1 suggests that PPATK’s inspection strategy and benefits (BIP) become the Offender’s consideration to commit money laundering. Conversely, PPATK’s decision of conducting inspection is affected by Offender’s net benefit of committing money laundering (ULO – CLO) and the cost of inspection (–CIP). At stage 2, Offender’s net benefit of committing money laundering (ULO – CLO) and level of punishment (–DLO) become the factor for bribery and extortion to happen However, Law Enforcer’s net benefit of enforcing the law (BEL – CEL) plays important point to reduce the occurrence probability of both obstructions of justice.
Kata Kunci : pencucian uang, teori permainan, permainan inspeksi, permainan penyuapan, dan permainan pemerasan, money laundering, game theory, inspection game, bribery game, and extortion game
