Perbandingan Kinerja Fiskal antar Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul sebelum dan sesudah Otonomi Daerah tahun 1995-2001 dan 2002-2008
MUTIA PRATIWI, Dr. Budiono Sri Handoko, MA
1 Januari tahun 2001 merupakan awal diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah, pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu setiap daerah dituntut agar lebih mandiri sehingga dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.
Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan daerah pada sebelum dengan sesudah kebijakan otonomi daerah di berlakukan di Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul. Analisis yang di gunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan rumus-rumus dan analisis pasti. Analisis kuantitatif yang digunakan meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), kebutuhan fiskal (fiscal need), kapasitas fiskal (fiscal capacity), upaya fiskal (tax effort), kesenjangan fiskal (fiscal gap), dan uji t. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Bantul : Derajat Desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang ditinjau dari prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) menunjukkan bahwa pada masa sebelum otonomi daerah lebih tinggi dari pada sesudah otonomi daerah. Kebutuhan fiskal (fiscal need) sebelum otonomi daerah lebih rendah dari pada sesudah otonomi daerah diberlakukan. Kapasitas fiskal (fiscal capacity) sebelum kebijakan otonomi daerah lebih tinggi dari pada sesudah kebijakan otonomi dearah diberlakukan. Upaya fiskal (tax effort) pada masa setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah. Kesenjangan fiskal Kota Yogyakarta mengalami tetap mengalami surplus setelah diberlakukannya otonomi daerah. Sedangkan Kabupaten Bantul mengalami defisit setelah diberlakukannya otonomi daerah. Kemudian dari hasil uji t dapat diketahui adanya perbedaan kinerja keuangan daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul, dimana Kinerja Kota Yogyakarta lebih baik daripada Kabupaten Bantul. Sebaiknya, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul sama-sama dapat meningkatkan potensi daerahnya masing-masing agar dapat meingkatkan PAD sehingga tidak terlalu tergantung pada bantuan Pemerintah Pusat.
Regional autonomy policy was firstly applied on 1 January 2001. This gives regional government to inform regional financial management and expenditure system. Consequently, Regional Government have to be able to fund their activities through their regional sources. Regional ability in finding and improving regional potential that they have as regional income will determine its success of autonomy policy.
The thesis aimed to compare regional finance performance in Yogyakarta City and Bantul Regency before and after regional autonomy. Qualitative and quantitative analysis were applied to interpret data. Qualitative analysis analyzes data in sentences. Quantitative analysis applying formulas and fix analysis includes fiscal decentralization degree analysis, fiscal need, fiscal capacity, tax effort, fiscal gap, and t-test. The result show that fiscal decentralization degree in Yogyakarta City and Bantul Regency is higher than before the application of autonomy policy. It is based on percentage of PAD to TPD. Fiscal need is lower when autonomy policy is not applied yet, when it is applied, fiscal need is higher. Fiscal capacity is higher when autonomy policy applied. Tax effort when autonomy policy applied is better. Fiscal gap in Yogyakarta City is surplus and in Bantul Regency is deficit. Based on t-test, financial work in Yogyakarta City was different than Bantul Regency. Suggestion for both of regional is better Yogyakarta City and Bantul Regency together can increase each regional potential to be able to increase PAD so not very dependent aid from Central Government.
Kata Kunci : Regional autonomy policy, fiscal decentralization degree, fiscal need, fiscal capacity, tax effort, fiscal gap, and t-test, Otonomi daerah, Derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), Kebutuhan fiskal (fiscal need), Kapasitas fiskal (fisca
