Pengaruh Perubahan Struktur Anggaran Belanja Terhadap Perilaku Belanja: studi kasus di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo

Murahadi, Yanti, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ak.

2008 | Skripsi | S1 Extention - Accounting

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Adanya pengukuran kinerja memungkinkan pihak legislatif memberikan perhatian terhadap hasil capaian, memberikan evaluasi yang benar terhadap anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru. Pengukuran kinerja sendiri dimaksudkan untuk membantu pemerintah agar lebih berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Sehingga meningkatkan efisiensi dan efectivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Penelitian ini mencoba untuk menunjukkan pengukuran kinerja yang dilihat dari dua sudut pandang yaitu adopsi dan implementasi. Terdapat tiga variabel independen yang diduga mempunyai pengaruh dan hubungan terhadap pengukuran kinerja, yaitu keterbatasan sumberdaya, Ketidakselarasan antara tujuan dengan indikator kinerja, dan keterlibatan politik. Sedangkan pengukuran kinerja merupakan variabel dependen yang dilihat dari dua sisi, adopsi dan implementasi. Metode yang digunakan untuk memperoleh sampel adalah metode random sampling terhadap pejabat esselon II, III dan IV pada unit kerja pemerintah daerah meliputi Biro, Badan, kantor dan Dinas Pengujian hipotesis menggunakan metode multiple linear regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan politik mempunyai pengaruh terhadap adopsi pengukuran kinerja. Sedangkan Keterbatasan sumberdaya dan Ketidakselarasan antara tujuan dengan Indikator kinerja tidak mempunyai pengaruh terhadap adopsi Pengukuran Kinerja. Keterlibatan politik tidak mempunyai pengaruh terhadap Implementasi Pengukuran Kinerja. Sedangkan Keterbatasan sumber daya, dan ketidak selarasan antara tujuan dengan indikator kinerja mempunyai pengaruh terhadap implementasi pengukuran kinerja. Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, Adopsi pengukuran kinerja, imlementasi pengukuran kinerja, akuntabilitas

Performance measurement is one of instruments to increase the decision making quality and governmental accountability. Besides, the performance measurement is used as a basis to value the success and failure of execution. Performance measurement gives the legislative possibility to pay attention to the outcomes, to evaluate the budget correctly, and also to discuss the proposal of new programs. Permormance measurement itself is intended to help the government to be more focus to the objectives and targets of work unit programs. As a result, it increases public sector efficiency and effectivity in giving the public service. This research tries to show the performance measurement seen from two perspectives; adoption and implementation. There are three independent variables which are assumed having influences and relations on performance measurement; source limitation, in-synchronousness between objectives and performance indicators, and political inference, whereas performance measurement itself is a dependent variable seen from two points of view; adoptions and implementations. The random sampling method was used toward official functionary II, III, and IV in the work unit of regional government comprising Bureau, Body, Office, and Department. Multiple linear regression method was used to measure the hypothetic inspection. The result of this research shows that political inference has impact on adoption of performance measurement, whereas source limitation and insynchronousness between objectives and performance indicators has no significant influence on it. Political interference has no significant influence on implementation of performance measurement, while source limitation and insynchronousness between objectives and performance indicators give influence to it. Key words : Performance measurement, adoption of Performance measurement, implementation of performance measurement, and. accountability.

Kata Kunci : Struktur Anggaran belanja; Perilaku Belanja; belanja daerah