Evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan darah (studi kasus: BPKD Kabupaten Purworejo)
MULYANI, SRI, Ahmad Amin, SE.,M.Sc
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk mengelola sistem dana secara terdesentralisasi. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah tindak lanjut pelaksanaan desentralisasi keuangan. Pengelolaan keuangan diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 3) Prosedur Akuntansi Aset/Barang Milik Daerah 4) Prosedur Akuntansi Selain Kas di BPKD Kabupaten Purworejo, baik sebagai SKPD maupun SKPKD. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode statistik dan metode non-statistik.
Hasil penelitian diperoleh dengan membandingkan antara pelaksanaan prosedur akuntansi di BPKD dengan Peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di BPKD Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa; 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas sudah dilaksanakan dan sudah sesuai tetapi Prosedur Akuntansi Aset/Barang Milik Daerah dan Selain Kas belum dilaksanakan oleh PPK-SKPD 2) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aset/Barang Milik Daerah dan Selain Kas belum dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
In line with the implementation of provincial autonomy, its finance management system is focused on managing decentralized finance system. Based on Permendagri No 13, 2006, as finance management guidance, finance accountancy system is further implementation of the finance decentralization. Finance management is carried out by Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) of Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) and accountancy system of the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) is carried out by Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
The objective of the research is to evaluate the execution of 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas.(Cash Receipt Procedure) 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas (Disbursement Accounting Procedure) 3. Prosedur Akuntansi Aset/ Barang Milik Daerah (Inventory/Asset Accounting Possessed by Local Government Procedure) 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas (Another Cash Procedure) at BPKD Kabupaten Purworejo, either SKPD or SKPKD. Data source come from primary data and secondary data. Data analysis is exercised by using statistic and non-statistic method.
The result of the research is gained by comparing between the executions of accountancy procedure in BPKD with Permendagri No. 13, 2006 as provincial finance management guidance. Provincial finance management in BPKD of the regency of Purworejo shows that 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas (Cash Receipt Procedure) and Pengeluaran Kas (Disbursement Accounting Procedure) has been executed and matched, but Prosedur Akuntansi Aset/Barang Milik Daerah (Inventory/Asset Accounting Possessed by Local Government Procedure) and Selain Kas (Another Cash) have not been executed by PPK-SKPD 2. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas (Cash Receipt Procedure), Pengeluaran Kas (Cash Accounting Procedure, Accruals Accounting Procedure), Aset/ Barang Milik Daerah (Inventory/Asset Accounting Possessed by Local Government Procedure and Selain Kas (Another Cash) have not been executed by PPK-SKPD.
Kata Kunci : otonomi daerah, desentralisasi keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
