Derajat Otonomi Fiskal Daerah Di Indonesia (Studi Kasus Pada 26 Dati II Yang Menjadi Percontohan Otonomi Daerah)
MUKTIALI, MUHAMMAD (Adv.: Sukanto Reksohadiprodjo, Prof. Dr., M.Com.), Sukanto Reksohadiprodjo, Prof. Dr., M.Com.
Ancaman disintegrasi bangsa semakin meningkat pada akhir tahun 1999 dan awal tahun 2000. Hal ini ditandai dengan keinginan beberapa daerah seperti Aceh, Riau, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu penyebab utama adalah adanya ketimpangan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah serta tersentralisasinya kekuasaan pada Pemerintah Pusat. Untuk itu muncul tuntutan pemberian otonomi yang Inas kepada daerah serta pembagian keuangan yang seimbang dan adil . Sebenarnya upaya untuk menghadirkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab telah dilakukan Pemerintah Pusat. Salah satu upaya yang menonjol adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada. Daerah Tingkat II. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 Kabupaten Percontohan Otonomi Daerah. Penelitian ini bermaksud mengetahui perkembangan derajat otonomi fiskal daerah dengan adanya Percontohan/Uji Coba Otonomi Daerah (tanggal 25 April 1995) pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Daerah Tingkat II di Indonesia. Apakah terjadi peningkatan derajat otonomi fiskal daerah setelah dilakukan uji coba otonomi daerah. Kemudian diteliti juga faktor-faktor yang mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah dan bagaimana hubungan antar faktor tersebut. Pada metode ini kita melakukan regresi dengan metode OLS dengan menggabungkan data cross section dan data time series Menurut Judge et.al (1980) untuk mengestimasi model pooling data dapat menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Secara umum tidak terdapat kenaikan derajat otonomi fiskal yang berarti, bahkan beberapa Kabupaten/Dati II justru ada yang mengalami penurunan derajat otonomi fiskal. Dan besamya derajat otonomi fiskal terdapat perbedaan yang mencolok antara kabupaten di Jawa-Bali dan luar Jawa Bali. Sesuai dengan hipotesis maka tingkat sumbangan dan tingkat bantuan mempunyai hubungan negatif dengan derajat otonomi fiskal daerah. Kedua variabel ini secara statistic signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah dengan derajat kepercayaan 1%. Variabel pembiayaan pemerintah dan potensi ekonomi (PDRB/kapita) secara statistik tidak signifikan Adanya pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan dukungan kepastian hukum dan politik yang jelas. Dengan cara ini Pemerintah Daerah dapat lebih berkonsentrasi untuk melakukan inovasi guna menggali dan memanfaatkan potensi daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibat pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusatdaerah yang baru dimungkinkan terjadi ketimpangan horizontal dari segi penerimaan antar kabupaten/kota di Indonesia. Ketimpangan horizontal ini disebabkan variasi sumber daya alam kabupaten/kota di Indonesia yang sangat besar. Oleh karenanya penentuan tidak dapat diseragamkan untuk semua kabupaten dan kota di Indonesia. Untuk itu diperlukan formulasi khusus Alokasi Dana Umum yang transparan, obyektif dan adil untuk masing-masing kabupaten/kota.
The threatness of national disintegration always increases in the end of 1999 and beginning 2000. It is indicated by the desire of region as Aceh, Riau , Sulawesi Selatan and Irian Jaya separate from Republic of Indonesia. The main factor is unbalanced in financing distribution between state and local government and centralization of Power State. It appears requirement of extensive autonomy provision to local government and adequacy and equal financing balancing. Really, nursing the real and responsible regional autonomy has been doing by Central Government. This study is measuring the rate of local fiscal autonomy after try-out local autonomy in 26 (twenty-six) local government in Indonesia that established at April 25 1995 and knowing factors that influence the rate of local fiscal autonomy. The qualitative and quantitative method was applied in this research. Secondary data from Center Statistic Office was used in data collecting. Quantitative method use regression analysis. To estimate time series and cross section data use pooling data model by Judge et. al. (1980). The result of the study showed that is not increasing in the rate of local fiscal autonomy significantly, Event any local government decreased. Statistically, only gift and aid that influence the rate of local fiscal autonomy significantly. To increase the rate of local fiscal autonomy need to be giving authority to Local Government with supporting by certainty of law and politics. It makes Local Government more innovate to explore local revenue. To solve horizontal unbalancing in local revenue needs special formula in Public Fund Allocation that transparent, objective and justice.
Kata Kunci : local revenue, the rate of local fiscal autonomy, local autonomy.
