OTONOMI KELJANGAN DAERAH TINGKAT II Suatu Studi di Kabupaten Malang, Probolinggo dan Trenggalek, Propinsi Jawa Timur

Muana Nanga (Adv: Dr. Dibyo Prabowo, M.Sc.), Dr. Dibyo Prabowo, M.Sc.

1991 | Tesis | S2 Economics

Sejak berkurangnya penerimaan dalam negeri pemerintah akibat merosotnya harga minyak bumi di pasaran internasional, maka sejak itu pulalah, perhatian terhadap otonomi daerah semakin mencuat. Otonomi fiskal daerah yang merupakan salah satu aspek terpenting dari otonomi daerah secara keseluruhan telah dianggap sebagai sesuatu yang sangat mendesak apalagi dikaitkan dengan upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana digariskan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peranan pendapatan asli daerah (PAD) di dalam keseluruhan penerimaan daerah (APBD), serta pengaruh tingkat perkembangan ekonomi daerah dan bantuan pemerintah pusat terhadap derajat otonomi fiskal daerah.

Penelitian ini diadakan di Kabupaten daerah Tingkat II Malang, Probolinggo, dan Trenggalek di Propinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup kurun waktu 1980/81 - 1989/90. Sedang model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa (1) kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD pada umumnya masih sangat rendah, sementara dilain pihak peranan bantuan pemerintah pusat dalam keseluruhan penerimaan APBD Tingkat II masih terlalu besar; (2) tingkat perkembangan ekonomi daerah dan bantuan pemerintah pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang nyata terhadap derajat otonomi fiskal daerah.

Sejalan dengan temuan tersebut, maka melalui penelitian ini disarankan (1) perlunya ditingkatkan koordinasi antar berbagai instansi/dinas yang ada di daerah, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan

pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD); (2) perlu perkembangan ekonomi daerah lebih ditingkatkan terutama melalui pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi; (3) perlu adanya perbaikan didalam struktur bantuan pemerintah

pusat, dalam anti bantuan pemerintah pusat tersebut lebih banyak diberikan dalam bentuk bantuan blok dengan tujuan agar lebih mampu menjadi stimulans bagi upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

The decline of government revenue, as a result of oil price reduction in the world market, has led to more attention for regional autonomy. Regional fiscal autonomy, which is one of the most important aspects of regional autonomy, have been considered crucial especially when it is linked with efforts to strenghthen regional autonomy as stated in the Outlines of the State Guidelines (GBHN).

This research aims at studying the role of revenue from own sources (PAD) in the whole APBD, and the influence of the level of regional economic development and central government grants towards regional fiscal autonomy. This research was carried out in the Regency of Malang, Probolinggo, and Trenggalek in East Java. The data used are secondary data covering the period of 1980/81 - 1989/90. The analysis model used is multiple linear regression.

This research found that (1) the ability of local government to increase revenue from own sources (PAD) in general is still weak, on the other the role of central government grant in the whole APBD still dominates, (2) the level of local economic development and the central government grant both individually and simultaneously have obvious influence with respect to the degree of regional fiscal autonomy.

In accordance with those findings, it is suggested that (1) the need to increase coordination among many institutions in the area, which aims to further increase revenue from own sources (PAD); (2) to further increase local economic development especially through the development of industries such as manufacturing, trading, transportation and communication; (3) the need to improve the structure of central government grant in the sense that central government grant is given in the form of block grant to make it more able to became a stimulant in efforts to increase revenue from own sources (PAD).

Kata Kunci : otonomi, keuangan daerah