Kemampuan Kabupaten Tabalong Menjadi Daerah Otonomi Ditinjau Dari Aspek Keuangan
Mizumara (Pembimbing): Dr. H. Faried Widjaya M., M.A., Dr. H. Faried Widjaya M., M.A.
INTISARI
Penelitian ini bertuj uan ingin mengetahui kemampuan Kabupaten Tabalong menjadi daerah otonom dengan melihat aspek keuangannya, yang meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain dalam memenuhi kebutuhannya termasuk melihat bantuan/subsidi pusat terhadap pemerintah daerah. Kemudian melakukan proyeksi Pajak Asli Daerah masa yang akan datang. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Tabalong dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dengan melihat data yang ada di Bagian Keuangan Setda, Dipenda, Bappeda, BPS Kabupaten Tabalong, kemudian dianalisis r!engan melihat struktur penerimaan daerah dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1999/2000. Data Pendapatan Asli Daerah dianalisis dengan melihat kemampuan daerah Kabupaten Tabalong dalan' aspek keuangan termasuk kategori yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri untuk berotonomi. Begitu juga bantuan/subsidi untuk melihat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini ternyata Kabupaten Tabalong sudah bisa berotonomi dengan melihat kategori yang ada masuk dalam kelompok sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari struktur penerimaan daerah khususnya Pendapatan Ash Daerah yang selalu meningkat dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1999/2000. Sesuai dengan hasil analisis, Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Tabalong rata-rata meningkat sebesar 117,82 % sampai 30,46 % per tahun. Sumber penerimaan daerah yang paling besar adalah dari bantuan/subsidi pemerintah pusat. Kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah berkisar antara 2,61 % sampai 15,40 %. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap bantuan pemerintah pusat berkisar antara 4,82 % sampai 27,06 %. Berarti dari aspek penerimaan daerah ketergantungan Kabupaten Tabalong terhadap bantuan pusat masih tinggi. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mempercepat proses formasi pemerintahan daerah untuk mempersiapkan pelayanan masyarakat yang memadai dan menggairahkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai daerah otonomi.
ABSTRACT
This research aims to know the ability of Kabupaten Tabalong as the autonomy region by seeing the financial aspect, including the regional tax, retribution, other income in fulfilling her own need as well as seeing the grant/central subsidy or former province towards the region income going to come. The research object was in Kabupaten Tabalong. For analyzing how far was the preparation in doing autonomy, this research used secondary data. The secondary data were gained by looking at the existing data in Setda, Dipenda, Bappeda, and BPS Kabupaten Tabalong, which then analyzed by looking at the regional income structure from the year 1994/1995 to 1999/2000. The regional original income data were analyzed for looking at the local ability of Kabupaten Tabalong in the financial aspect including category made by state department for doing autonomy. Grant/subsidies were also analyzed to see its dependence level on the central/former province. The finding from this research pointed that Kabupaten Tabalong can do her autonomy by looking at the existing category including into the more less group. This can be seen from the structure of regional income increasingly from the year 1994/1995 to 1999/2000. According to the analysis result, PAD and TPD of Kabupaten Tabalong average increase by 117,82 % and 30,46 % per annum. The most of TPD source is the grant/subsidies from central government. Share of PAD to TPD are between 2,61 % to 15,40 %. Compared by the grant froth central government, PAD proportion are between 4,82 % to 27,06 %. It means that from the regional income aspect, the degree of independency of Kabupaten Tabalong on the grant/subsidy from the central government were high. Therefore the government effort to accelerate the formation of the local government so as to prepare public service adequately and will stimulate economic activities as a part of the local government effort to made Kabupaten Tabalong as autonomy region.
Kata Kunci : Daerah Otonomi Ditinjau dari Aspek Keuangan
