Analisis Kemandirian dan Aktivitas Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo Sebelum dan Sesudah diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah
MIFTAH PARAMITA DEWI (Pembimbing: Herman Legowo, Drs., M.Si.), Herman Legowo, Drs., M.Si.
1 januari 2001 adalah awal diberlakukanya kebijakan otonomi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi oemerintah untuk, melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daeran dan anggaran daerah. Untuk itu setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Dengan kewenangan yang diberikan dihararapkan daerah otonom dapat melakukan pengelolaan keuangan dan optimalisasi penggalian potensi penerimaan lokal yang dimiliki.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah dengan kewenangan yang lebih luas ini daerah mampu meningkatkan kemandirian yang ditunjukkan dengan semakin tingginya rasio kemandirian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah dan aktivitas belanja pembangunan tidak lebih baik dari pada sebelum otonomi.
1 january 2002 is beginning of local autonomy policy in Indonesia. Granting of outonomy to local goverment and city goverment is applyed with providing a board authority, real, and responcible to central. Granting a broad autonomy open the way for local government to do reforms in local financial management system and local budget management. Oleh karena itu, each local goverment is guided to has capability to finance their region with their financial resources. With authority that is granted, it is hoped outonomous regions can perform financial management and optimize the potential revenue of local revenue potention that is owned.
The rasearch aims to prove wheter with wider authority the local goverment can improve their independence that is shown with the higher independence ratio. This researchs was took place in Kabupaten Kulon Progo. Research results show that local independence are not better than before autonomy
Kata Kunci : otonomi daerah, ratio kemandirian, Local Outonomy, Independence ratio
