Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Mahmudi (Pemb : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA), Prof. Dr. Mardiasmo, MBA
Penelitian ini membahas tentang rerangka metodologis, trend, dan desain sistem pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah daerah dalam era otonomi daerah. Metode penelitian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui studi kasus, sementara itu studi literatur dilakukan melalui penelaahan terhadap referensi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data studi kasus dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, penyebaran kuesioner, dan analisis dokumen.
Dalam studi ini ditemukan bahwa pengukuran kinerja merupakan hal yang barn dalam era otonomi daerah. Unit kerja pemerintah daerah mengembangkan sistem pengukuran kinerja berdasarkan model LAKIP sebagaimana dimandatkan oleh Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Meskipun telah terjadi kemajuan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah, akan tetapi masih terdapat kesenjangan antara praktik yang terj adi dengan konsep yang idelanya dilaksanakan.
Kami menemukan bahwa unit kerja pemerintah daerah kesulitan dalam menentukan indikator outcome, benefit, dan impact. Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah masih berorientasi pada pengukuran output, bukan outcome. Selain itu, standardisasi LAKIP untuk semua unit kerja pemerintah daerah juga menimbulkan masalah karena setiap unit kerja memiliki karakteristik yang unik dan spesifik. Pemerintah daerah belum memasukkan indikator cakupan layanan, kualitas pelanggan, tingkat pemanfaatan, dan kepuasan pelanggan dalam desain pengukuran kinerjanya. Informasi mengenai indikator kinerja tidak dipublikasikan secara terbuka dan rutin kepada masyarakat, dan pengukuran kinerja belum dikaitkan dengan manajemen kompensasi. Namun demikian, temuan kami menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat layak untuk menggadopsi prinsip New Public Management dalam teknik pengukuran kinerjanya.
This research discusses about the methodological framework, trend, and design of performance measurement system for local government institutions in the era of local autonomy. The research conducted through two approaches: library research and field research. Field research approach conducted through single case study, whereas library research conducted through reviewing reference and prior research relevant to the topic of study. We select Sleman Regency, Yogyakarta as our case unit to be researched. The method of gathering data in this case study is by using interview, questionnaire, and document analysis ..
Our study found that it's still the early stage of developing performance measurement since local autonomy era. Local government units develop performance measurement based on LAKIP model as mandated by Inpres No. 7/1999 about LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Although several progress occurred in local government performance management, but there is a gap between ideal concept and practice in measuring performance.
We found that there are several difficulties faced by local government units in determining outcome, benefit, and impact indicator. Performance measurement still oriented to the output measure not outcome. Besides that, the standardization of LAKIP for all local government units also creates problem because each unit has its uniqueness and specific characteristics. The indicator of service coverage, quality of service, utilization, and customer satisfaction are not covered in the design of performance measurement. The information of performance indicator is not published openly and regularly to the public, and performance measurement is not linked to the compensation management. However, based on our findings it is very feasible for local government units to use the tenet of New Public Management in adopting performance management technique.
Keywords:
Kata Kunci : Performance measurement, Performance indicator, New Public Management, LAKIP.
