Kesiapan Daerah Tingkat II di Propinsi Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Implementasi UU No. 25 Tahun 1999 (Studi Kasus Kabupaten Kutan)
MAFRUHAH, IZZA (Adv.: Dibyo Prabowo, Prof.Dr., M.Sc.), Dibyo Prabowo, Prof.Dr., M.Sc.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh diberlakukannya UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Juga untuk menelaah bagaimana pengaruh tingkat perkembangan ekonomi daerah dan bantuan pemerintah pusat terhadap derajat otonomi fiskal daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Biro Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah. Merode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan formulasi transfer dana yang dirancang oleh PPE- FE UGM bekerja sama dengan Bappenas dengan menggunakan alat analisis Hierarchy Process dilanjutkan dengan estimasi perimbangan keuangan pusat dan daerah menurut UU No 25 tahun 1999 dan menggunakan OLS untuk menjawab pengaruh perkembangan ekonomi, tabungan pemerintah dan bantuan pemerintah pusat terhadap derajat otonomi fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Propinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pendapatan namun belum mampu untuk membiayai pendapatan daerahnya sendiri sehingga masih memerlukan Dana Alokasi Umum. Sementara Kabupaten Kutai sudah mampu membiayai pengeluarannya dengan dana perimbangan yang baru
The primary objective in this research is to identify the impact on preparation of the implementation of the regulation No 25 / 1999 about particularly the regional autonomy of the province East Kalimantan The data used are secondary data obtained from the Bureau of Statistics
And The Financial Bureau of the Governor Secretariat of Province East Kalimantan. The analysis method applied is the calculation of fund transfer formulation developed by center for economic research faculty of economics Gadjah Mada University (PPE-FE UGM) in cooperation with the National Development Planning Board. The model called Analytical Hierarchy Process (AHP). The findings indicate using old regulation (prior to law 25/1999), the local revenue (PAD) of Kabupaten Kutai can only contribute to the local budget (APBD) about 10%, if it is combined with revenue sharing (Bagi hasil) which shows 55%. Certainly it the block grant or government subsidy is still needed. However using new calculation based on law 25/ 1999The revenue sharing will increase. Therefore the subsidy (DAU) will not be necessary.
Kata Kunci : perimbangan keuangan pusat dan daerah, Local budget, regioanl autonomy, Otonomi Daerah, perekonomian daerah, National Development Planning Board.
