STUDI TERHADAP UPAYA PAJAK (TAX EFFORT) DAN KEBUTUHAN FISKAL (FISCAL NEED) PADA 26 PROPINSI DI INDONESIA : 1997-1998
Listya Endang Artiani (Adv : Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com), Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com
Keinginan yang kuat untuk menyediakan dana bagi pembangunan Negara dengan mengandalkan dan kemampuan dalam negeri tanpa menggantungkan diri dari dana pinjaman luar negeri, telah mengantarkan Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya dalam negeri baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai sumber keuangan negara, pajak merupakan suatu cara untuk mentransfer sumberdaya dari masyarakat kepada sektor publik. Kebijasanaan fiskal sangat ditentukan oleh proses politik. Disamping itu efisiensi dalam penggunaan sumberdaya harus selalu menyertakan pertimbangan pemerataan dan keadilan. Di satu sisi kebijaksanaan pemerintah dapat mencerminkan adanya ideologi politik dan sosial yang terkadang menyimpang dari dasar pemikiran konsumen dan desentralisasi pengambilan keputusan. Namun yang terpenting adalah adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar itu sendiri tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi. Kebijaksanaan pemerintah tetap dibutuhkan untuk memberikan arahan, koreksi dan memberi pelengkap pada masalah-masalah tertentu.
Besarnya perolehan devisa dari minyak bumi pada dekade 70-an dan merosotnya harga minyak pada dekade 80-an telah menjadi pendorong bagi pemerintah untuk meningkatkan perolehan dana pembangunan yang berasal dari non migas. Pajak yang merupakan salah satu sumber perolehan dana pembangunan yang dapat diandalkan , mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pajak pada 6 propinsi. Besarnya upaya pajak ini kemudian dihubungkan dengan besarnya bantuan dan subsidi pemerintah pusat. Upaya Pajak ini merupakan faktor dari program pengalokasian bantuan dan subsidi. Upaya Pajak ini didefinisikan sebagai kemampuan membayar dari pembayar pajak dan dihitung dengan mendasarkan pada pendapatan dan nilai pajak yang dibayarkan.
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik atau kebutuhan fiskal masing-masing propinsi juga diamati mengingat sebagaimana fungsi dari bantuan dan subsidi tersebut sebagai upaya dari efek pemerataan. Kebutuhan Fiskal melihat fungsi pemerintah fiskal dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.
Forceful of desire to prepare the development fund with inland ability without to entrust foreign debt, Indonesia introduce to make use of inland resources. The resources to overwhelm renewable resources and non renewable resources. Tax as public finance, form source transfer programe from society to public sector. Fiscal intelligence very determined by political process. Utilization efficiency of source always have judgment to enclose equalization and equity.
Government intelligence can reflect presence political and social ideology which sometimes detiate from consumen and decentralization decision making basic concept. To consider important whatever the truth that the market mechanism can not to bring about all of economic function. Needful remained government intelligence give direction, correction and conclution of sure problems Devisa achivement from petroleum in 1970 and the price decresing in 1980 to result the government to increasing fund for development. Tax is form fund resources relied reneeable. This condition government introduce to increase tax effort in provence. Tax Effort afterwart to relationship with grant and transfer from state geverment to local government. Tax Effort is a common factor in the allocation formula for revenue — sharing grant. Tax Effort in difined as taxes as a fraction of same measure of ability to pay. Tax Effort is usually measured either by revenue as of income or for many local government as fraction of taxable value.
Public service necessaty and fiscal need afterwart to relation with grant and transfer from state government to local government like equalization effect. Fiscal need form is government fiscal function in allocation function, distribution function, and stabilization function.
Kata Kunci : pinjaman luar negeri, pajak, upaya pajak, kebutuhan fiskal, efek Pemerataan, Foreign debt, tax, tax effort, fiscal need, equalization effect
