Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Periode Desentralisasi Fiskal 2002-2008 (Studi Komperatif Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara)
KURNIAWAN, ARIF (Pembimbing: A. Budi Purnomo Br., Drs., M.A.), A. Budi Purnomo Br., Drs., M.A.
Adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah mengakibatkan perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Hal ini menuntut adanya kemandirian keuangan setiap daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri keuangannya menandakan semakin mandiri daerah tersebut dan semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
Belum semua daerah mampu melaksanakannya. Hal ini tentu perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah yang lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara pada periode desentralisasi fiskal 2002-2008 serta perbandingan diantara keduanya.
Untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, digunakan analisis berikut: Pertama, diukur menggunakan derajat desentalisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (Musgrave dan Musgrave, 1991). Kedua, menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001). Terakhir adalah posisi fiskal daerah yang dapat dianalisis dengan menggunakan dua cara yaitu dengan analisis sistem pajak representatif (representative tax system) dan dengan menggunakan analisis elastisitas (Jamaluddin, 1990).
Variabel yang diteliti antara lain adalah tingkat desentralisasi fiskal, derajat kemandirian daerah, posisi fiskal daerah, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, bantuan, total penerimaan daerah, total pengeluaran daerah, serta PDRB.
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tingkat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara masih rendah. Analisis komparatif menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Kebumen masih lebih rendah daripada Kabupaten Banjarnegara. Untuk posisi fiskal keberadaanya sama-sama baik.
The existence of fiscal decentralization in the framework of regional autonomy lead to changes in local authorities in managing finances. This requires financial independence every region in the implementation of local development. The higher the ability of a region within their own finances finance area indicates increasingly independent and more capable in implementing regional autonomy.
Not all regions are able to do it. This certainly needs to be supported by adequate financing sources. It is recognized that the sources of revenue between one region to another is very diverse. There are some areas with resources capable of conducting regional autonomy, but it is possible there are some areas will have difficulty in carrying out the task of decentralization, given the limited resources.
This study tried to explain about the ability of local financial of Kebumen District and Banjarnegara District in the period fiscal decentralization 2002-2008 and the comparison between the two.
To view the financial capability of the region in implementing regional autonomy, use the following analysis: First, measured using a degree of fiscal desentalisasi between central and local governments (Musgrave and Musgrave, 1991). Second, using the degree of local independence to measure how much revenue that comes from the area in meeting local needs (Halim, 2001). Last fiscal position is the area that can be analyzed by using two ways, namely by analysis of representative tax system (representative tax system) and using elasticity analysis (Jamaluddin, 1990).
The examined variables include the level of fiscal decentralization, the degree of local autonomy, local fiscal position, local original revenue, tax-sharing and non-tax, development grant, total revenue, total local expenditure, and GDP.
From the research we concluded that the level of fiscal decentralization and local self-sufficiency level in Kebumen and Banjarnegara district is still low. Comparative analysis shows that the level of fiscal decentralization and local self-sufficiency level in Kebumen still lower than Banjarnegara district. For the fiscal position of their existence are equally good.
Kata Kunci : desentralisasi, otonomi, fiskal, Kebumen, Banjarnegara, decentralization, autonomy, fiscal,
