Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Wonogiri

Kristiyaningsih, Tria Erfin, Dr. Samsubar Saleh, M.SOc.Sc.

2008 | Skripsi | S1 Economics

Adanya pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan perubahan kewenangan pemerintah daerah baik dalam pengeluaran maupun pemasukan. Hal ini menuntut adanya kemandirian pembiayaan dan keuangan setiap daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri pengeluarannya menandakan semakin mandiri daerah tersebut dan semakin siap dalam melaksanakan otonomi daerah. Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang seberapa jauh tingkat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian daerah, posisi fiskal daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, serta klasifikasi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Wonogiri. Variabel yang diteliti antara lain adalah tingkat desentralisasi fiskal, derajat kemandirian daerah,posisi fiskal daerah,bantuan, pendapatan asli daerah, PDRB, bagi hasil pajak daerah pusat untuk daerah, serta total pengeluaran daerah. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tingkat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Wonogiri masih rendah. Untuk posisi fiskal keberadaanya jauh lebih baik sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan dari analisis bantuan didapati bahwa variabel yang berpengaruh terhadap besarnya bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kapasitas fiskal daerah. Kemudian untuk klasifikasi pajak dan retribusi daerah rata-rata tergolong dalam kategori terbelakang. Kata Kunci : desentralisasi, otonomi, fiskal, pajak, retribusi, Wonogiri

The implication from the presence autonomy in Indonesia is the government authority changing, either at the revenue side or at the financing and funding every region in the development process at its region. If the if the rate of the fiscal decentralization of the region being higher, it means the region more independent and ready in practicing local autonomy. In this research, we try to explain how far is the rate of the fiscal decentralization, the rate of autonomous region, fiscal position, the factor that has the effect how much rate of the development grant at Wonogiri, and also the classification tax and retribution in Wonogiri

Variables that will be examined here are the fiscal decentralization rate, the rate of autonomous region, fiscal position, local original revenue, tax revenue sharing, development grant, bruto regional domestic revenue, and the local expenditure. From the research's result, could be seen that the rate of fiscal decentralization and the rate of autonomous region of the municipalities Wonogiri still low. Then the presence fiscal position in Wonogiri better than autonomy was held before, variables that that significantly influence to the development grant from the central to the local government are fiscal capacity region, and the classification tax and retribution in Wonogiri classified in develop and low class. Keywords : decentralization, autonomy, tax, retribution, fiscal, Wonogiri

Kata Kunci : Keuangan Daerah; Desentralisasi Fiskal