Evaluasi Keefektifan Penyerapan Anggaran (Studi pada Kantor Imigrsi Kelas I Yogyakarta)
Karani, Kanti (adv.: John Suprihanto, Dr., M.I.M.), John Suprihanto, Dr., M.I.M.
Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang diukur dalam penilaian kinerja sektor publik. Pelaksanaan anggaran harus sesuai kebutuhan dan dilakukan secara efisien dan efektif serta diukur oleh batas kemampuan pelaksanaan tugas kementerian atau lembaga.
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keefektifan penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dan mengkaji kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan anggaran. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif yang mendeskripsikan hasil penelitian secara lengkap sesuai permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis melalui empat tahapan yaitu reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa keefektifan penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dikategorikan cukup atau normal. Kegiatan telah dilaksanakan walaupun belum sesuai target karena terkendala oleh berbagai faktor yakni perencanaan, peraturan, pimpinan, sumber daya manusia, dan koordinasi. Perencanaan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta selama ini kurang optimal karena tidak dilakukan identifikasi secara matang terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Peraturan yakni Surat Edaran tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Keimigrasian pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sering terlambat diterbitkan berdampak pada pelaksanaan anggaran menjadi terhambat. Pergantian pimpinan di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta yang terlalu sering membuat kebijakan pelaksanaan anggaran berubah-ubah sehingga menghambat pelaksanaan anggaran. Sumber daya manusia menjadi kendala karena terdapat pegawai merangkap tugas sebagai administrasi dan teknis sehingga harus membagi waktunya. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menentukan plafon anggaran PNBP belum terjalin dengan baik yang berdampak pada penyerapan anggaran.
Budget absorption is one of the measured indicators in assessing the public sectorsÂ’ achievement. The budget implementation, however, should be adapted to the needs and carried out both efficiently and effectively. Also, it should be measured by the limited ability of the Ministry in perform the implementation.
In this study, the discussion will point to evaluate the affectivity of budget absorption at the Immigration Office Class of Yogyakarta and examine the problems occur in implementing the budget. This research uses qualitative method that describes the outcome of the research in details in accordance with the examined object. The data collection method is done by documenting and interviewing. The data obtained through an interview is then evaluated in four phases; they are data reduction, categorized data, synthesized data, and drawing the conclusion.
The result shows that the affectivity of budget absorption in the Immigration Office Class of Yogyakarta is adequate or normal. Everything has been done perfectly though it is not as much as wanted due to potential problems such as inaccurate planning, regulations, the manager, human resources, and bureaucracy. The panning itself is not commendable for it is not being well-identified towards what should be done in the next future. The regulations, for instance, the circulation on the maximum disbursement DIPA PNBP Immigration Unit at the Immigration Office in the Ministry of Justice and Human Rights is often too late to publish, it automatically affects the implementation of the budget to get blocked. Several changes in leadership at the Immigration Office Class of Yogyakarta undergo a change in policy-making in terms of budgeting activation. In addition, human resource becomes another problem since the officer gets the dual responsibility as an administrator and technician. Dreadful coordination with the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights in imposing a ceiling budgetary resulted in the absorption.
Kata Kunci : evaluation, affectivity, budget absorption, evaluasi, keefektifan, penyerapan anggaran.
