Analysis Derajat Otonomi Fiskal Pemeritah Kota dan Pemerintah Kabupaten di Indonesia
ISMI RIYANTI (pembimbing: Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Akt.), Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Akt.
Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah membuka jalan diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah bagi Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di Indonesia. Melalui kebijakan otonomi daerah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi dan prioritas daerahnya masing-masing. Salah satu kewenangan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kewenangan untuk menggali sumber-sumber ekonomi asli daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 bahwa jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan bahan galian golongan C, dan Pajak Parkir. Muncul anggapan bahwa peraturan tersebut lebih menguntungkan Pemerintah Kota daripada Pemerintah Kabupaten, yang menyebabkan pendapatan pajak Pemerintah Kota rata-rata besar. Besarnya perolehan pendapatan pajak/retribusi ini sangat menentukan terhadap besarnya perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Besarnya proporsi PAD terhadap total pendapatan sangat berpengaruh terhadap tingkat otonomi fiskal suatu daerah. Semakin besar PAD seharusnya semakin besar derajat otonomi fiskalnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah rata-rata derajat otonomi fiskal (DOF) Pemerintah Kota lebih besar daripada rata-rata DOF Pemerintah Kabupaten. Penelitian dilakukan terhadap 81 Pemerintah Kota dan 330 Pemerintah Kabupaten. Untuk melakukan uji hipotesis dilakukan dengan alat statistik nonparametric-test yaitu Uji Mann-Whitney. Data yang digunakan adalah data tentang PAD dan Total Pendapatan yang diambil dari APBD 81 Pemerintah Kota dan 330 Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2010.
Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa median DOF Pemerintah Kota lebih besar daripada median DOF Pemerintah Kabupaten secara signifikan terbukti. Hal ini berarti bahwa anggapan rata-rata DOF Pemerintah Kota lebih besar daripada rata-rata DOF Pemerintah Kabupaten adalah benar.
Local governance reform that marked with the passing of Act Number 22 Year 1999 on Local Government and Act Number 25 Year 1999 on Financial Balance between Central and Regional Government, has opened way for decentralization and local autonomy for City Government and Regency Government in Indonesia put into effect. With this local autonomy policy in hand, Regency/City Government has broader authorities to rule and manage governmental issues, and to perform development in accordance with their own condition and priority. One of authority received by City/Regency Government is to discover local original economic resources by means of tax collection and regional retribution.
According to Act Number 34 Year 2000, Regency/City local tax consist of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax, Street Lighting Tax, Taking Excavation Materials C Tax, and Parking Tax. There is assumption that City Government takes more benefit from these rules than Regency Government does, that leads tax income of City Government on average is big. The amount of tax income/retribution achievement determines the amount of regional original income (PAD). The amount of PAD proportion toward total income has great influence on a regions fiscal autonomy level. The bigger PAD, then it should be the bigger fiscal autonomy level.
This research has purpose to test whether the fiscal autonomy level (DOF) of City Government on average is bigger than Regency Governments does. It is conducted on 81 City Governments and 330 Regency Governments. To perfom hypothesis test, it conducted by nonparametric-test namely Mann-Whitney Test. Datas used concern PAD and Total Income taken from APBD (regional budget income and expenditure) of 81 City Governments and 330 Regency Government during Fiscal Year 2010.
The result of Mann-Whitney Test shows that median of City Governments DOF that is bigger than Regency Governments does is significantly proved. It means the assumption that City Governments DOF on average is bigger than Regency Governments does is true.
Kata Kunci : Regional Autonomy, Regional Original Income, Fiscal Autonomy Level, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Derajat Otonomi Fiskal
