Analisis penerapan konsep materialitas dan tindak lanjut audit atas suatu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pedoman audit BPK RI atas laporan keuangan daerah.
Hendarto, Thomas Gatot, Drs. Haryono, M.Com
Konsep materialitas merupakan salah satu hal yang sangat penting ootuk dipeltimbangkan dalam seluruh tahapan audit; perencanaan, pengujian, evaluasi bukti audit, dan penentuan opini. Internship ini bertujuan ootuk a) menilai kecukupan penerapan konsep materialitas dalam petunjuk teknis Guknis) BPK-RI taboo 2003 atas audit terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD), b) merumuskan apakah catatan pemerlksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundangan seharusnya diakumulasi dalam pertimbangan materialitas yang menentukan opini kewajaran laporan keuangan daerah, c) menilai ketepatan tindak lanjut audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan penmdangan tentang APBD dalam Juknis pemeriksaan LKD taboo 2003.
Internship dilakukan di Auditama IV dan Kantor Perwakilan m BPK-RI. Data penelitian terutama diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan auditor yang berpengalaman dalam audit atas LKD. Selanjutnya informasi yang diperoleh dianalisa dan dibandingkan dengan berbagai literatur dan praktek audit pada umumnya.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa a) penerapan konsep materialitas dalam Juknis 2003 kurang memadai karena kurangnya penerapan konservatisme audit b) hanya ketidaktdatan terhadap peraturan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang perlu diakumulasi dalam penentuan kewajaran laporan keuangan c) tindak ianjut audit atas suatu ketidakpatuhan terb..adap Peraturan Daerah kurang tepat
Materiality concept was a very important thing to be considered in all phases of audit process; planning, testing, evidence evaluation, and opinion determination. This thesis was aimed at a) assessing the sufficiency of the application of materiality concept in BPK-RI's 2003 technical guide on auditing local government financial statement, b) formulating whether legal incompliance should be accumulated into materiality consideration determining the fairness of local government financial statement, and c) assessing the appropriateness of audit follow up (in the legal incompliance toward Local Government Regulation (perda) as stipulated by the 2003 guide.
Internship was done at Auditama IV and Regional III Office of BPK-RI.
Research data was obtained mainly through archival study and interview with the auditors experienced in auditing LKD. The information was then analyzed and compared with literatures and widely implemented practice.
The research result indicate that a) the application of materiality concept was not quite sufficient due to the lack of audit conservatism, b) only legal incompliance related to accounting policy should be accumlated into the materiality consideration determining the fairness of financial statement presentation, c) audit follow up for incompliance toward Local Government Regulation (perda) was not quite appropriate.
Kata Kunci : analisis penerapan audit, perundangan, BPK RI, laporan keuangan daerah
