PENYUSUNAN NERACA AWAL PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA TENGAH

HAYATUDIN, A YASIN, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA.

2008 | Tesis | S2 Magister Accountancy

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentuh. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau social yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara asset dan kewajiban. Neraca mampu memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pengelolaan keuangan daerah, baik yang telah berjalan maupun yang masih dalam bentuk potensi. Neraca juga merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian keberadaan neraca daerah telah menjadi tuntutan bagi setiap daerah yang harus segera mewujudkannya sesuai dengan amanat PP No. 105 Tahun 2000 (Pasal 35 dan 38) yang telah di sempurnakan sesuai dengan PP No.58 Tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan prosedur penyususunan neraca awal daerah berdasarkan Standar Akntansi Pemerintahan dan untuk mengetahui nilai aset, kewajiban dan ekuitas dana setelah neraca awal tersusun di Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Data yang di peroleh dari aset lancar dan nonlancar, kewajiban dan ekuitas dana pada entitas Pemerintah Daerah yang meliputi 4 (empat) entitas Badan, 15 (lima belas) entitas Dinas, 3 (tiga) entitas Kantor, 9 (sembilan) entitas Bagian dan 1 (satu) Sekertariat DPRD serta 6 (enam) entitas Kecamatan. Penyusunan neraca awal daerah Halmahera Tengah menggunakan 4 (empat) langkah -langkah yakni: (1) Inventarisasi (2) Penilaian (3) Kasifikasi (Pelaporan). Dari hasil inventarisasi, penilaian, klasifikasi dan pelaporan menunjukan bahwa neraca awal Pemerintah daerah Halmahera Tengah per 31 Desember 2007 antara lain: Aset sebesar Rp.326.267.934.307,- kewajiban sebesar Rp.185.925.800,- dan ekuitas dana sebesar Rp. 326.082.008.507.

Balance sheet is the report representing government financial position at a certain date. Financial position includes position of asset liability and financial equity. The asset covers all resources which give economic or social benefit owned and or controlled by local government. Liability is debt which has to be settled by local government in the future. Equity shows the local government net wealth, different between asset and liability. Balance sheet is able to show local finance management comprehensively, current local finance management or the potent. Balance sheet is also a local government performance barometer, so to balance sheet has to be implemented in line with PP No. 105 tahun 2000 (pasal 35 & 38) which has been improved by PP No 58 tahun 2006. The aim of the research is to identify the mechanism and procedure of making local government initial balance sheet based on government accounting standard and to identify asset, liability and finance equity after initial balance sheet made in the local government of Kabupaten Halmahera Tengah. The data collected from current asset and fixed asset, liability and financial equity in the local government which includes four bodies, fifteen divisions three offices, nine sub-divisions and six municipalities. Initial balance sheet of Halmahera Tengah is made by using four steps. There are inventory, evaluation, classification and reporting. The result is that the initial balance sheet of Halmahera Tengah local government on 31 December 2007 are asset Rp 326.267.934.307,- liability Rp 185.925.800,- and financial equity Rp 326.082.008.507,-.

Kata Kunci : Inventarisasi, penilaian, kalsifikasi