Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Pengalokasian Anggaran Belanja Berdasarkan Pendekatan Kinerja: studi kasus pada pemerintahan kabupaten Magelang

Hadiani, Dian, Drs. Rusdi Akbar, M.Sc., Ak.

2007 | Skripsi | S1 Extention - Accounting

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan dalam perencanaan dan perumusan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian APBD agar berbagai kegiatan pelayanan oleh Pemerintah daerah dapat mengakomodasi secara optimal berbagai kepentingan masyarakat. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik. Penilaian kinerja tidak terbatas pada uang publik yang telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisisen. Oleh karena itu pengalokasian belanja pelayanan publik perlu dioptimalkan karena berkaitan dengan reformasi anggaran dan upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat. Artinya dalam pengalokasian belanja daerah, proporsi belanja pelayanan publik lebih besar dibandingkan dengan belanja aparatur daerah.

Penelitian ini berupa studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja serta menganalisis alokasi anggaran belanja pelayanan publik dan belanja aparatur daerah pada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk tahun anggaran 2005.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Magelang. Mengingat luasnya unit kerja maka penelitian ini dibatasi pada lima sampel unit kerja yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermas), Kecamatan Mungkid dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Magelang. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, untuk menganalisis proses penyusunan anggaran dan memverifikasi apakah pengalokasian kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik pada masing-masing unit kerja telah sesuai dengan teori terkait, serta analisis proporsi yang digunakan untuk menganalisis proporsi bagian belanja aparatur daerah dan proporsi belanja pelayanan publik unit kerja terhadap total belanja dalam DASK. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan tahap-tahap penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Namun waktu yang diperlukan dalam penyusunan anggaran Tahun 2005 tersebut belum sesuai dengan skedul perencanaan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menggunakan indikator kinerja berupa standar biaya dan tolok ukur kinerja. Selain itu RASK dijadikan sebagai komponen penting dalam penyusunan Rancangan APBD, yang juga merupakan indikasi dari penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja. Namun masih terdapat sejumlah kelemahan yaitu belum diterapkannya Standar Analisa Belanja (SAB). Pengalokasian Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik terhadap total belanja dalam DASK unit kerja Bappeda, BPKKD, Kecamatan Mungkid dan Dinsospermas telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Selain itu tidak ditemukan adanya slack anggaran pada pengalokasian kedua belanja tersebut. Sedangkan Pada Kantor Pelayanan Terpadu ditemukan adanya kesalahan dalam alokasi yang seharusnya dialokasikan pada belanja aparatur daerah, namun justru dialokasikan pada belanja pelayanan publik. Kata kunci: anggaran, kinerja, indikator kinerja, belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik.

In local autonomy era, local government must have ability in planning and formulating local strategy, including process and allocation of APBD in order to local government service's can accommodate optimally a lot off society interest. Performance measurement is very important to measure accountability of organization and manager in proceeds the public services. Performance measurement is not only for public money which spends in economical, effective and efficient way. So, allocation of public service's expense has to be optimal because it is related to budget reformation and the effort of local government to fulfill aspiration and society claims. It means in allocating local expense, proportion public service's expense bigger than local apparatus's expense.

The research is a case study aiming to analyze a budget structuring process based on work attitude approach and to analyze public service spending budget and local government officers spending in Magelang District Government for budgeting year of 2005. The population in this research is the overall working units in Magelang District Government. Concerning the width of the working units, the research is limited into five working units samples which are Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermas), Mungkid sub-district and Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Magelang District. The data analysis is qualitative descriptive analysis in order to analyze the budget structuring process and to verify whether the allocation of local government apparatus group's expense and public service's expense in every unit have, and proportion analysis used to analyze proportion of local apparatus and proportion of public service unit toward total expense in DASK. The result of analysis shows that Magelang District Government has done the steps of budget arrangement based on Kepmendagri No.29 Tahun 2002. But the time needed in budget arrangement in the year of 2005 not concordant with the local planning schedule yet. Local government of Magelang district use performance indicator in the form of expense standard and performance measurement. Beside that, RASK become important component in arrangement of APBD plan, and it is also as indication of budget arrangement based on performance approach.

But there are several weaknesses; the SAB have not used that. Allocation of local apparatus's expense and public service's expense toward the total expenses in DASK Bappeda unit, BPKKD, Mungkid subdistrict and Dinsospermas have been appropriate with the main duty and unit functions. Beside that, there are not found budget slack in both expenses allocation. And in Kantor Pelayanan Terpadu it is found that the mistakes in allocation which should allocated in local apparatus's expense, but it was allocated in public service's expense. Key Words: Budget, performance, performance indocator, local apparatus's expense, public service expense

Kata Kunci : Penyusunan Anggaran; pengalokasian Anggaran; Anggaran belanja Daerah; Evaluasi Anggaran; Kinerja Keuangan