Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Demak)
Ema Ratnasari Budiarti (Adv.: John Suprihanto,M.I.M.,Ph.D.), John Suprihanto,M.I.M.,Ph.D.
Bergesernya Manajemen Organisasi Pemerintahan ditandai dengan disahkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 ( Inpres 7) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pada tahun 2003, pedoman tersebut diperbaiki dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari pengukuran kinerja yang dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja Pemerintah. Keberhasilan kinerja Pemerintah dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang baik adalah indikator kinerja yang berorientasi pada hasil yang dapat membawa manfaat kepada publik. Penelitian ini akan melihat pola indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Demak dengan pendekatan Ongoing Performance Management and Measurement (OPM&M).
Ongoing Performance Management and Measurement (OPM&M) merupakan alat pengukuran kinerja yang digunakan untuk melihat posisi indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Demak dengan menggunakan performance blue print yang terdiri dari logic model dan four quadrant analysis untuk melihat keselarasan atau kesesuaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan pelaporan serta posisi indikator kinerja apakah sudah berbasis hasil yang dapat membawa manfaat kepada publik. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa data-data berupa dokumen perencanaan dan pelaporan serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penyusunan indikator kinerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Demak yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan pelaporan, beberapa diantaranya ada yang belum menunjukkan keselarasan atau kesesuaian informasi. Hasil four quadrant analysis menunjukkan bahwa indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Demak masih berorientasi pada hasil dari upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik (service delivery outcomes).
Government Organization Management shifting marked by the passing of Presidential Instruction No. 7 of 1999 (Instruction 7) of the Performance Accountability of Government Institutions (AKIP). are further elaborated in the Decree of the Head of State Administration Institution No. 589 / IX / 6 / Y / 99 on Guidelines for Reporting Accountability Government Agencies. In 2003, the guidelines fixed by the Decree of the Head LAN No. 239 / IX / 6/8/2003 on Improving Performance Accountability Reporting Guidelines Government Agencies. Accountability of Government Performance is a form of government accountability for the activities that have been implemented which aims to realize good governance Government. Accountability performance is inseparable from performance measurement is performed to determine and evaluate the performance of the Government. The success of the Governments performance can be seen on the achievement of predetermined performance indicators. Good performance indicators are indicators of results-oriented performance that can bring benefits to the public. This study will look at the pattern of performance indicators Demak District Government to approach Ongoing Performance Management and Measurement (OP M & M).
Ongoing Performance Management and Measurement (OPM & M) is a performance measurement tool used to view the position indicator of the performance of the Government of Demak using performance blueprint consisting of logic models and four quadrant analysis to look at the suitability of the performance indicators in planning documents and reporting as well as the position of the performance indicators whether it is based on the results that can bring benefits to the public. The study was conducted by data analizing in the form of planning and reporting documents and conduct interviews with the parties directly related to the preparation of performance indicators.
The results of this research showed that the performance indicators contained Demak District Government in the planning and reporting documents some are yet to show the suitability of the information. Four quadrant analysis results indicate that the performance indicators Demak District Government is still oriented on the outcome of the Governments efforts in providing services to the public (service delivery outcomes).
Kata Kunci : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengukuran kinerja, indikator kinerja, pendekatan OPM&M, performance accountability of government agencies, performance measurement, performance indicators, OPM approach & M, logic models, four quadrant analysis.
