Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah

Edy Sujana (Adv: Dr. Indra Bastian, MBA), Dr. Indra Bastian, MBA

2001 | Tesis | S2 Accounting

Studi ini bertujuan menguji persepsi pemakai laporan keuangan sektor publik antara lain pihak eksekutif dan legislatif terhadap informasi yang seharusnya disajikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Studi ini dimotivasi oleh fakta bahwa terjadi penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah di berbagai daerah. Persepsi terhadap informasi diukur dengan instrumen yang dijabarkan dari tujuan pelaporan keuangan sektor publik yaitu menyediakan informasi untuk menilai dan memprediksi kesehatan keuangan, kondisi perekonomian, kepatuhan prosedur, kinerja operasional, serta perencanaan dan anggaran.

Data dalam studi ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner melalui mail survey. Data yang terkumpul berasal 127 responden dengan perincian 66 responden pihak eksekutif dan 61 responden pihak legislative Hipotesis-hipotesis dalam studi ini diuji menggunakan one sample t-test untuk menguji persepsi pihak eksekutif dan pihak legislatif sebagai satu kelompok terhadap informasi yang seharusnya disajikan dalam laporan pertanggungjawaban, sedangkan independen sample t-test untuk menguji perbedaan persepsi pihak eksekutif dan pihak legisatif terhadap informasi yang seharusnya disajikan dalam

laporan pertanggungjawaban.

Hasil studi menunjukkan bahwa pihak eksekutif lebih menerima informasi kesehatan keuangan dan informasi perencanaan dan anggaran sebagai informasi yang seharusnya disajikan dalam laporan pertanggungjawaban dari pihak legislatif, sedangkan pihak legislatif lebih menerima informasi kondisi perekonomian dan informasi kinerja operasional sebagai informasi yang seharusnya disajikan dalam laporan pertanggungjawaban dari pihak eksekutif. Untuk informasi kepatuhan hukum dan prosedur tidak ada perbedaan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif. Dan persepsi pihak eksekutif dan pihak legislatif sebagai suatu kelompok, menerima informasi kesehatan keuangan, kondisi perekonomian, kepatuhan hukum dan prosedur, kinerja operasional serta perencanaan dan anggaran sebagai informasi yang seharusnya disajikan dalam laporan pertanggungjawaban.

The objectives of this study examines executives and legislatives user perception of public sector financial report to information that should be present on local government accountability report. It was motivated by facts of rejection of accountability reports in most region. The perception on this study measured by instruments that developed from sector public reporting objectives; that are providing information useful for determining and predicting the financial condition, economic conditions, law and procedure compliance, operational performance, and planning and budgeting.

Data used in this study is primer data that has collected from questionnaire what mailed to respondent. Data that collected from 127 respondent are including 66 executives and 61 legislatives respondent.

Hypothesis tested by One Sample t-Test and Independent Sample t-Test. One sample t-test is using to measure perception of both executives and legislatives simultaneously to information that should be present on accountability report. Independent sample t-test is using to examines perception difference between executives and legislatives user to information that should be present on accountability report.

The study results shown that executives prefer to accept financial condition information and budgeting and planning information as information that should be present on accountability report rather than legislatives. In addition, legislatives prefer to accept economic condition and operational performance information as information that should be present on accountability report. But there are not difference perception between executives and legislatives user to both law and procedure compliance information. Thus perception of both executives and legislatives simultaneously are accept the all of five information that should be present on accountability report.

Kata Kunci : Users perception, Accountability Report, Executives, Legislatives, persepsi pemakai, laporan pertanggungjawaban, pihak eksekutif, pihak legislatif