Apakah Pendapatan Asli Daerah Bias ke Pemerintah Kota?
DYAN DENY RUSTIKASARI (Pembimbing: Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus.), Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus.
Kebijakan otonomi memaksa pemerintah daerah untuk mandiri karena pembiayaan/pengeluaran rutin daerah harus didanai oleh pendapatan sendiri. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan faktor terpenting dalam pendapatan suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD pada pendapatan suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah itu dalam membiayai kebutuhan daerahnya, tingkat kemandirian itu dapat digambarkan dalam derajat otonomi fiskal (DOF). Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berbagai regulasi telah mengatur sumber pendapatan asli daerah, tetapi sebagian besar sumber PAD banyak ditemukan di pemerintah kota daripada pemerintah kabupaten.
Penelitian ini akan membuktikan apakah DOF pemerintah kota lebih besar daripada pemerintah kabupaten. Pembuktian itu dilakukan dengan membandingkan antara derajat otonomi fiskal pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi angaran pendapatan belanja negara Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2007, 2008, dan 2009. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji statistik Mann-Whitney dengan α=5%.. Penelitian ini telah membuktikan bahwa DOF pemerintah kota lebih besar daripada pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, PAD bias ke pemerintah kota dan sebagian besar sumber PAD di pemerintah kota/kabupaten di Indonesia berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Local own revenue is one of local government revenue sources. Local own revenue consist of local tax, surcharge, portion of income from separated assets, and others legal local own revenue. The higher the portion of local own revenue means the higher degree of fiscal autonomy of the local government to finance its development. The degree of local indepence in financing regioal development called degree of fiscal autonomy (DFA). Central Govenment has been establised regulations which determine sources of local own revenue. However, theoritically, those objects of local own revenue tend to favour kota government than kabupaten government.
This study attempts to analyse whether the degree of fiscal autonomy of kota government is higher than kabupaten government. The analysis is run by comparing the degree of fiscal autonomy of kota government and kabupaten governments. This study uses secondary data. The data is realisation of local goverment budget (APBD) of 2007, 2008, and 2009 periods. The data were analyzed using Mann-Whitney test with α=5%. The result of the study proofs that degree of fiscal autonomy of kota government is higher than the kabupaten government.
Kata Kunci : Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, degree of fiscal autonomy, local own revenue,local tax, and local surcharge
