Evaluasi Tingkat Kesehatan Keuangan dan Perkembangan Usaha BUMN non Infra Struktur
DIAN KIRANA SAKTI (Pembimbing: Hardo Basuki, Dr., M.Soc.Sc.), Hardo Basuki, Dr., M.Soc.Sc.
Di dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pengurusan dan pengawasan yang optimal. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN menjawab kebutuhan akan sistem penilaian kinerja BUMN yang diharapkan dapat memicu kepengurusan dan pengawasan BUMN yang optimal. Dalam keputusan Menteri BUMN ini, penilaian kinerja ditinjau dari tiga aspek yaitu keuangan, operasional dan administratif. Penelitian ini memfokuskan penilaian kinerja berdasarkan aspek keuangan saja.
Kinerja keuangan sepuluh BUMN Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode tahun 2003-2008 menjadi objek dalam penelitian ini, dimana sepuluh BUMN itu tergolong ke dalam BUMN Non Infra Struktur. Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan realisasi hasil perhitungan rasio keuangan tahun 2003-2008 dengan pedoman penilaian kinerja BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan sepuluh BUMN Non Keuangan tersebut dan dari hasil-hasil rasio keuangan dapat diketahui bagaimana perkembangan usaha ditinjau dari aspek rentabilitas, aktivitas, likuiditas dan solvabilitas.
Hasil perhitungan indikator aspek keuangan menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan sepuluh perusahaan BUMN Non Infra Struktur selama periode penelitian tidak lebih baik secara signifikan dalam bandingannya dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN. Indikator ROE paling sering mengalami fluktuasi sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kesehatan keuangannya. Secara umum, perkembangan usaha ditinjau dari aspek rentabilitas, aktivitas, likuiditas dan solvabilitas juga menunujukkan hasil bahwa keempat aspek tersebut tidak bertumbuh secara lebih baik dalam bandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Keadaan paling parah yaitu pada tahun 2007, hanya ada dua BUMN yang bertumbuh secara positif dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan BUMN tidak produktif dan tidak ada perputaran aktiva dalam perusahaan, yang diperkirakan merupakan dampak krisis global (subprime mortgage) yang terjadi awal tahun 2007.
The State Owned Enterprises (SOE) Act No 19 of 2003 concerning on State Owned Enterprises noted that SOE have an important role in the implementation of the national economy in order to achieve social welfare and require an optimal governance and control. The SOE Ministerial Decree No KEP-100/MBU/2002 concerning on soundness rating of SOE responds the needs of SOE performance evaluation system which will trigger the optimal management and supervision of SOEs. On the Decree, the performance assessment is seen from three aspects, namely financial, operational and administrative. This study focuses on the performance assessment of the financial aspects.
The financial performance of ten Non Financial SOEs listed in Jakarta Stock Exchange during the period of 2003-2008 is the object of this study. Those ten Non Financial SOEs belong to the Non-Infra Structure SOEs. The Financial performance assessment carried out by comparing the actual results of the calculation of financial ratio for the assessment period of 2003-2008 with the performance assessment guideline of SOEs. The purpose of this study is to determine the financial soundness of the ten Non-Financial SOEs and to understand how the business development aspects in terms of profitability, activity, liquidity and solvability.
The result of the financial indicator calculation showed that the level of the financial soundness of ten Non Infra Structure State Owned Enterprises (SOEs) during the study period was not significantly better than the financial indicator based on the Decree of the Minister for SOE Number KEP-100/MBU/2002 concerning on the SOEs soundness rating assessment. ROE is the most volatile indicator, in order that it has a huge impact on its financial soundness. In general, business development from the aspect of profitability, activity, liquidity and solvency also showed that those four aspects were not better than previous years. The most severe situation was in the year 2007, there were only two state-owned companies grew positively over the previous year. It showed that the SOEs were not productive and there were no turnover in the companies assets, due to the impact of global crisis (subprime mortgage) that occurred in early 2007.
Kata Kunci : State Owned Enterprises (SOE), financial performance, business development., BUMN, kinerja keuangan, perkembangan usaha
