PROSPEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SALAH SATU DANA PERIMBANGAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BONE 1992/1993-2000
Bustan Ramli (adv. Dr. MUDRAJAD KUNCORO, M.Soc.,Sc), Dr. MUDRAJAD KUNCORO, M.Soc.,Sc
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dana
perimbangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan terdiri dari 3 jenis yaitu: pertama bagian daerah dari penerimaan PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, kedua dana alokasi
umum, dan ketiga dana alokasi khusus. °Leh karena itu pemerintah daerah harus dapat menggali potensi PBB untuk meningkatkan penerimaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Iokasi potensi PBB, kontribusi PBB terhadap APBD, efektivitas, efesiensi dalam pemunoutan PBB. Nat analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi, pertumbuhan, efektivitas dan efisiensi, Sistem informasi Geografis (SIG) dan logit. Dalarn analisis logit menggunakan data runtun waktu 1994 — 2000 untuk 27 kecamatan dengan variabel PDRB, luas tanah, kepadatan penduduk, dan jumlah bangunan. Penemuan utama dalam penelitian ini adalah pertama rata-rata kontribusi PBB terhadap APBD Kabupaten Bone 2,07%, tertinggi 2,78% dan
terendah, 1,56%, kedua tingkat pertumbuhan N.rvajib pajak PBB selama 8 tahun terakhir (1992/1993-2000) rata-rata 6,58%, ketiga pengelolaannya termasuk efektif dan eflsien, karena rata-rata realisasi penerimaan dari target 115,97% atau 91,88% dari potensi keempat analisis SIG menggambarkan
potensi obyek dan subyek pajak PBB sektor perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bone cukup tinggi, namun jika ditinjau dari potensi masih kurang, kerma analisis logit membedakan PBB perdesaan dan perkotaan, dapat dijelaskan dengan variabel , PDRB, jumlah bangunan, kepadatan penduduk
dan luas tanah. Darr variabel tersebut, hanya variabel X2 dan X4 yang sicinifikan untuk menjelaskan penerimaan PBB di Kabupaten Bone.
Land and building tax (PBB) is one of balancing of funds as stated in 6 1"article of regulation of no. 25/1999 about Balancing of Funds between central aovernment and local aovernment that have implied 3 kinds of balancing of
funds; namely, the first is the proportion of local government on land building tax revenue; the second is general allotment funds (DAU) and the third, is special allotment funds. So that, local aovernment must be able to use natural resources to increase its revenue. This research is meant to know potency location of subject and object on land and building tax; contribution of PBB toward Budget of Local Revenue and Expenditure (APBD), effectiveness, efficiency in collecting it. The instrument of analysis used are: contribution, the tax stackholder of
growth analysis, effectiveness, efficiency, Geographic information System(GIS) and logistic model (Logit). In logistic model, the data used are the time series in 1994-2000 of period, annual cross sectional data on 27 sub
districts. Independent variable are GRDP, the size of land, the sum of buildings, and population density.
Primary findings of this research , amona other things, are as follows; the. first is the contribution of PBB toward APBD of Bone Regency in 1992/1993 -2000, is 2,07%., the greatest 2,78 % and the lowest 1,56%, the second is land and building tax holder's growth in the last eight years (1992/1993-2000) is 6,58%, the third is effectively and efficiently managed because revenue realization of target is 115,97% or 91,88% for resources, the fourth is Geographic information syQtrem analysis, shows resources of
object subiect of PBB in rural and urban sectors of Bone is
high but if it is seen from rPsourcPs it is lose./ "the fiveth is loait enalysis theit differs PBB in rural and urban sectors can be explained by using variable GRDP and population density, while variable of sum of buildings and zise of land. From the above variables it can be seen that only the:variables of X2 and X4 that are significant to exlane PBB revenue in Bone Regency.
Kata Kunci : otonomi daerah, kabupaten Bone, PBB, dana perimbangan
