Studi Metode Standar Penentuan Kebutuhan Pengeluaran Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II Studi Kasus: Dinas Kesehatan Sleman
ARDIANSYAH, FERRY. (Adv.: Wihana Kirana Jaya, Drs., M.Soc.Sc.), Wihana Kirana Jaya, Drs., M.Soc.Sc.
Selama ini kualitas perencanaan pengeluaran belanja rutin dan pembangunan pemerintah daerah masih relatif Iemah. Metode penentuan prioritas dan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan pemerintahan di daerah masih belum balk. Pada identifikasi kegiatan untuk penyusunan prioritas, daerah umumnya belum melakukannya tetapi menyesuaikannya dengan arahan prioritas kebijakan pemerintah pusat. Penyebabnya adalah karena otonomi (kemandirian) daerah masih relatif terbatas, beberapa kewenangan sudah dideiegasikan tetapi secara finansial, daerah masih sangat tergantung pada bantuan dan sumbangan dari pernerintah pusat.
Pada penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan, pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan incrementalism, berdasarkan perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi. Sedangkan analisis yang mendatarn untuk mengetahui struktur, komponen dan tingkat biaya tertentu untuk setiap kegiatan belum pernah dilakukan. Lemahnya perencanaan pengeivaran itu akhimya memunculkan kemungkinan underfinanang atau overfinancing, yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit-unit kerja pemerintahan daerah. Pada umumnya, untuk unit kerja yang mengatami underfinanang masalah utama yang dihadapinya adalah rendahnya kemampuan program kerjanya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Sedangkan untuk unit kerja yang menikmati overtinancing, masalah yang dihadapi adalah efisiensi yang rendah. Dalam situasi seperti ini, banyak layanan publik yang dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran daerah, yang pada dasarnya merupakan dana publik, habis dibelanjakan seluruhnya. Pada akhimya, keseluruhan kondisi seperti ini jelas telah menurunkan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses peningkatan taraf hidup masyarakatnya secara berkesinambungan.
Dari analisa elastisitas ternyata perubahan jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap perubahan pengeluaran belanja Dinas Kesehatan Sleman, namun analisa elastisitas ini sebagian tidak konsisten dengan asumsi rata-ratanya, beberapa tahun anggaran memperlihatkan elastisitas yang bernilai negatif, yang berarti tidak ada pengaruh antara perubahan jumlah penduduk dengan perubahan jumlah pengeluaran belanja. Sedangkan dari Standar Analisis Belanja (Standard Spending Assesment) didapati bahwa anggaran pengeluaran belanja rutin Dinas Kesehatan mengalami kondisi overfinanacng sedangkan kondisi anggaran pengeluaran belanja pembangunan adalan underfinancing, akibat dari kondisi-kondisi tersebut diatas telah diterangkan dimuka. Oleh karena melihat hasil kesimpulan penelitian diatas, peneliti menyarankan agar untuk tahun anggaran berikutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tingkat II Sleman lebih menekankan (prioritas) kenaikan anggaran belanja pembangunan atau menurunkan jumlah pengeluaran belanja rutin (equalization) untuk meningkatkan kemampuan program kerja guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik serta mengefisienkan kerja , pada akhirnya perubahan prioritas anggaran ini diharapkan akan meningkatkan kualitas, kapabilitas dan efektifitas Dinas Kesehatan Sleman (secara umum; Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman) datam mendorong proses peningkatan taraf hidup masyarakatnya secara berkesinambungan.
Kata Kunci : Otonomi daerah, Kabupaten Sleman, Standar Kebutuhan daerah
