Evaluasi Sistem Informasi Keuangan Daerah(SIKD): Studi Kasus pada Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
ANTON NURDIN YASSIN (pembimbing : Haryono, Drs., M.Com. Ak.), Haryono, Drs., M.Com. Ak.
Dalam manajemen suatu Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai, merupakan indikator penting yang menjadi dasar bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang sehat, transparan dan akuntabel. Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai tersebut, akan membantu manajemen Pemerintah Daerah dalam menjaga aset Pemerintah Daerah, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan pemerintahan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian sehingga terwujudlah tata kelola pemerintah yang baik (good governance) tercapai.
Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu, diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai. Akan tetapi keterbatasan yang melekat pada Pengendalian Intern Pemerintah serta pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam mencapai tujuan pengendalian tersebut menyebabkan Pengendalian Intern Pemerintah tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang merupakan komponen dari Pengendalian Intern Pemerintah yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Dimana Pegendalian Intern Pemerintah diindikasikan dalam lima unsur-unsur SPIP yang mencakup: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.
In a Regional Government, an adequate Government Internal Control plays a important indicator that becomes a basis for healthy, transparent, and accountable operational activities. This will support the management of Regional Government to maintain its assets, to secure the availability of financial report and accountable governance, to increase obedience of Regional Government toward stipulation of laws prevail, and to minimize the risks of financial loss, deviation and violation of prudential aspects, until with result that the good governance will be realized.
Government Internal Control constitutes a process to achieve certain purpose, that is hoped to be able to give reasonable assurance. However, the limitation adheres to it and the consideration of benefit and sacrifice to achieve the controlling purpose has lead Government Internal Control cant give absolute belief.
This research is conducted to evaluate Regional Finance Information System (SIKD) that constitutes a component of Government Internal Control in Regional Government of Banggai, Central Sulawesi. The Government Internal Control is indicated with 5 elements of SPIP that involve : Controlling Environment, Risk Valuation, Controlling Activity, Information and Communication, and Monitoring.
Kata Kunci : Government Internal Control, Controlling Environment, Risk Valuation, Controlling Activity, Information and Communication, Monitoring, Pengendalian Intern Pemerintah, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Kom
