Analisis PenumpukanPencairan Anggaran Pada akhir Tahun di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Anin Dyaningsih (Adv.: Irwan Taufiq Ritongan,S.E.,M.Bus.,Ph.D.), Irwan Taufiq Ritongan,S.E.,M.Bus.,Ph.D.
Pencairan anggaran dalam pelaksanaan APBD merupakan tahapan yang penting, karena tahapan ini merupakan awal dari beredarnya dana yang dihimpun oleh pemerintah kepada masyarakat. Permasalahan klasik terkait dengan pencairan dan penyerapan anggaran adalah penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. Hal tersebut menyebabkan peningkatan beban kerja pada bagian keuangan dan bagian yang menjalankan fungsi pencairan anggaran serta mengakibatkan kurangnya kualitas belanja pemerintah.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penyebab penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemda DIY. Data yang dikumpulkan adalah data primer berupa wawancara kepada informan yang terlibat langsung dalam proses pencairan anggaran pada SKPKD dan lima SKPD di Pemda DIY. SKPD dipilih berdasarkan persentase tertinggi pada perbandingan penerbitan SP2D dan DPA pada tahun 2014. Wawancara dilakukan kepada Kuasa BUD dan pejabat serta staf pada Bidang Pengelolaan Kas Daerah DPPKA serta kepada Bendahara Pengeluaran pada Dishutbun, Dinkes, DPUPESDM, Dinas Kebudayaan dan BPBD. Hasil wawancara kemudian dianalisis berdasarkan tema.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun masih terjadi di lima SKPD pada Pemda DIY. Penyebab penumpukan pencairan anggaran terdiri atas lima faktor yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, peraturan, pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia.
Disbursement of the budget is an important stage, because this is the beginning of the circulation of funds raised by government to the public. Classic phenomenon associated with disbursement and absorption of the budget is an accumulation of disbursement at the end of the year. It causes an increase of the workload at the financial division and the institution that perform the function of disbursement, and also resulting lack of quality of goverment expenditure.
This is a qualitative study aimed to analyze the causes of buildup budget disbursement at the end of the year in DIY local government. The primary data collected from an interview to informants directly involved in the process of budget disbursement in DPPKA as SKPKD and five others SKPD. SKPD selection based on the highest percentge in the comparison of SP2D dan DPA-SKPD 2014. Interview were conducted to officials as well as staff at regional cash management division of DPPKA and the treasurer of Dishutbun, Dinkes, Disbud, DPUPESDM, and BPBD. The result of this interview were analyzed by theme.
The result showed that the buildup of disbursement at the end of the year is still going on in five SKPD. Causes the buildup of disbursement consist of five factors: planning and budgeting, implementation and administration, regulation, procurement of goods/services, and human resources
Kata Kunci : buildup, budget disbursement, local government, work, penumpukan, pencairan anggaran, pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah.
