Tingkat desentralisasi fiskal dan bantuan daerah kabupaten dan kota
Anastasia Septawulandari Hartono (Adv.Prof. Dr. Dibyo Prabowo, M. Sc ), Prof. Dr. Dibyo Prabowo, M. Sc
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi fokus perhatian dari seluruh daerah di Indonesia, dengan titik berat pada daerah kabupaten dan kota. Implikasi terbesar dari munculnya dua undang-undang baru tersebut adalah perubahan kewenangan, yang berakibat adanya pe:rubahan besar dalam APBD baik dalam pengeluaran maupun pemasukan. Hal ini menuntut adanya kemandirian pembiayaan dan keuangan setiap daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal suatu daerah, menandakan semakin mandiri daerah tersebut dan semakin siap dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal di atas juga dapat tercermin dari semakin berkurangnya tingkat bantuan pembangunan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan.
Suatu daerah dapat mandiri dalam keuangannya jika daerah tersebut dapat mengoptimalkan sumber-sumber potensial yang ada di daerahnya yang nantinya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pussat.
Dalam penelitian ini, dicoba untuk dijelaskan tentang seberapa jauh tingkat desentralisasi fiskal dan bantuan daerah kabupaten dan kota "Gerbangkertosusila" di Propinsi Jawa Timur dengan periode penelitian mulai tahun 1988 sampai dengan tahun 2000. Variabel-variabel yang akan diteliti di sini adalah tingkat desentralisasi fiskal, PAD, bagi basil pajak, bantuan pembangunan, PDRB, indeks barga, tingkat kesehatan penduduk, panjang jalan, jumlah kendaraan bermotor, realisasi ekspor, jumlah penduduk, dan pengeluaran daerah.
Dan hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal daerah kabupaten dan kota "Gt:rbangkertosusila" di Propinsi Jawa Timur sudah lebih baik bila dibandingkan dengan tingkat desentralisasi fiskal daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk analisis bantuan, didapatkan bahwa variabel¬variabel yang mempunyai pengaruh bermakna terhadap pemberian bantuan pembangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah PAD, indeks harga, tingkat kesehatan penduduk, panjang jalan kelas kabupaten/kota, realisasi ekspor, dan jumlah penduduk.
Pada dasarnya pdaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip good governance merupakan salah satu hal penting dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Kemandirian setiap daerah dalam keuangan dan pembiayaan pembangunan merupakan kekuatan tersendiri dalam prospek kemajuan perekonomian negara.
With the presence of the Law No. 22 / 1999 about Local Governmental and the Law No. 25 I 1999 about Financial Sharing between Centre and Local Governmental so the held of local autonomy in Indonesia being the focus attention from the whole regions in Indonesia, with the main focus will be held at municipalities and cities. Biggest implication from the presence of both law upstairs is the authority changing which cause big chances in APBD (local funding and revenue budget), either at the revenue side or at the expenditure side. This caution demanded the autonomy at the financing and funding every region in the development process at its region. If the rata of the fmcal decentralization of the region being higher, it means the region more autonom and ready in practicing local autonomy. Prescription above could be seen from being less the development funding grant that given by the center
. government to the local government for the development activities.
Our region could have the autonomy at the development funding if the region can optimize the potential sources in its area itself, which can add the local original revenue, so can reduce the dependence on the centre government.
In this research, we try to explain how far is the rate of the fmcal decentralization and the rate of development grant of the municipalities and the cities "Gerbangkertosusila" at the East Java Province with the research's period from 1988 until 2000. Variables t.hat will be examined here are the fiscal decentralization rate, local original revenue, tax-revenue sharing, developmental grant, bruto regional domestic revenue, pricl.::-index, the healthy rate, the street longest, the vehicle number, export realization, the population rate, and the local expenditure.
From the research's result, could be seen that the rate of fiscal decentralization of the municipalities and the cities "Gerbangkertosusila" at the East Java Province had reached the better levell than the rate of fiscal decentralization of whole municipalities and cities in Indonesia. Meanwhile, for the grant analysis, could be seen that variables that significantly influence to the developmental grant from the central to the local government are local original revenue, price index, the healthy rate, the street longest of the municipalities and cities classes, export realization, and the population number.
Basically, the held of the local autonomy which accordance with the"good governance" principle is the one thing important at the Indonesia economic growing. The local autonomy at the development funding and financing being the strong one at the economic achieveml.::nt prospect of the country.
Kata Kunci : desentralisasi, fiskal, daerah, kabupaten, kota, GERBANGKERTOSUSILO, Provinsi JawaTimur
