Implementasi Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kota Bogor Sebagai Kota Pusaka Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor

NAMIRA ALBABANA, Dr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Skripsi ini membahas Implementasi Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2015 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Peraturan Wali Kota tersebut dibuat sebagai upaya untuk melindungi kekayaan warisan benda-benda cagar budaya yang ada di Kota Bogor, walaupun seharusnya untuk lebih memperkuat kepastian hukumnya diperlukan sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini belum terwujud, sehingga sedikit banyak Peraturan Wali Kota ini menjadi sumber hukum untuk mengatur dan menata warisan kekayaan benda-benda budaya yang ada di Kota Bogor. Sebagaimana diketahui, Kota Bogor merupakan kota yang memiliki warisan kekayaan benda-benda cagar budaya dalam jumlah yang cukup banyak karena di kota ini secara historis banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kota ini menjadi pusat peradaban masa lalu, baik pada masa kolonialisme Belanda maupun pada masa kerajaan-kerajaan tua. Skripsi ini hanya berfokus untuk membahas cagar budaya yang bersifat bangunan-bangunan fisik seperti perumahan, tempat ibadah, pasar, perkantoran dan makam tokoh-tokoh tertentu. Memang, Peraturan Wali Kota tersebut belum secara efektif mampu memberikan perlindungan terhadap cagar budaya ini. Tetapi, sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum, makan Peraturan Wali Kota ini menjadi sumber hukum dalam penataan dan pengelolaan cagar budaya ini. Misalnya para pemilik gedung-gedung cagar budaya tidak bisa sembarangan lagi untuk mengalihfungsikan gedung-gedung cagar budaya yang dimilikinya menjadi gedung yang bersifat komersil. Skripsi ini juga menemukan adanya berbagai hambatan dari implementasi Peraturan Wali Kota ini sehingga pengelolaan benda-benda cagar budaya disana-sini masih belum berjalan efektif dan efisien. Misalnya, pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Daerah, pemilik gedung warisan cagar budaya lebih mementingkan aspek komersial dari benda-benda bersejarah ini, dan juga kepedulian masyarakat umum terhadap eksistensi benda-benda cagar budaya masih belum memadai. Skripsi ini menyarankan kepada Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya agar secara legal terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih kuat dan pasti dari upaya perlindungan terhadap eksistensi benda-benda cagar budaya di Bogor. Selain itu pemerintah perlu menganggarkan anggaran yang lebih besar dan masyarakat juga diminta untuk lebih perduli dan bertanggungjawab sehingga eksistensinya tetap terjaga dengan baik.

This thesis discusses the Implementation of the Regulation of Mayor of Bogor number 17 of 2015 which is the regulation of the implementation of the law number 11 of 2010 about Cultural Heritage. The Mayor's Regulation was made in an attempt to protect the heritage property of cultural heritage objects in the city of Bogor, although supposed to further strengthen its legal certainty required a local regulation. The local regulation has not been realized yet, so that a lot of regulations of this Mayor become the source of law to organize and keep the heritage of cultural objects in the city of Bogor. As We know, the city of Bogor is a city that has a heritage wealth of cultural heritage objects in considerable numbers because in this city historically many facts that show that this city became the center of civilization of the past, both during the Dutch colonialism and in the period old kingdoms. This thesis only focuses on discussing cultural heritage objects that are physical buildings such as housing, places of worship, markets, offices and tombs of certain figures. Indeed, the regulation of the mayor has not been effectively able to provide protection against these objects of cultural heritage. However, in an effort to provide legal certainty, eating this Mayor's rule becomes a source of law in the arrangement and management of these cultural heritage objects. For example, the owners of cultural heritage buildings are not biased indiscriminately to convert their cultural heritage buildings into commercial buildings. This thesis also found the existence of various obstacles from the implementation of this Mayor regulation so that the management of cultural heritage objects here and there is still not running effectively and efficiently. For example, local governments have not issued local regulations, the owners of heritage buildings are more concerned with the commercial aspect of these historic objects, and also the public's concern for the existence of cultural heritage objects is still inadequate. This thesis suggests to local governments to immediately issue local regulations on the protection of cultural heritage objects to legally contain stronger and more definitive legislation from safeguarding the existence of cultural heritage objects in Bogor. In addition, local governments need to budget larger budgets for these businesses and the community is also asked to care more and be responsible for all heritage objects of cultural heritage so that their existence is well preserved.

Kata Kunci : Cagar Budaya, Peraturan Walikota, Kota Pusaka, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Implementasi, Kota Bogor, Perlindungan Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya / : Cultural Heritage, Regulation of Mayor, Heritage City, Act 11 of 2010, Implementation, Bogor C