ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH BEKAS REL KERETA API DI KECAMATAN MUNGKID, KABUPATEN MAGELANG

ERWIN RIZKA BIANTORO, Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Kn

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penegakan hukum izin mendirikan bangunan (IMB) di atas tanah bekas rel kereta api di Kabupaten Magelang. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) dan kepustakaan (normatif) untuk menemukan data primer serta sekunder. Pengolahan data dengan mengumpulkan data yang relevan untuk dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil pengolahan data digunakan sebagai sumber dalam menentukan isi dan pembahasan penelitian. Status tanah bekas rel kereta api di Kabupaten Magelang merupakan tanah milik negara yang asetnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia untuk dikomersilkan. Kondisi tersebut dimanfaatkan penyewa tanah untuk mendirikan bangunan, namun bangunan tersebut tidak ber-IMB. Padahal secara yuridis setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif salah satunya adalah IMB. Mengurus IMB merupakan kewajiban untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keselamatan pemilik bangunan dan lingkungan masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung tidak tegas diberlakukan, sehingga perlu diadakan pengkajian ulang yang disesuaikan dengan kondisi dan tata ruang terkini. Penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB masih belum maksimal, sehingga perlu diadakan peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan, ketegasan penegak hukum perizinan serta pengawasan dan kesadaran masyarakat di bidang hukum perizinan.

This study aims to determine the implementation and law enforcement of building permit (IMB) on the ground trains used in the Magelang district. The author uses field research types (empirical) and literature (normative) to find the primary and secondary data. Data processing by collecting relevant data to be analyzed using qualitative methods. The results of data processing, used as a source in determining the content and discussion of research. The status of the former railway land in Magelang Regency is a state-owned land whose assets are managed by PT Kereta Api Indonesia for commercial purposes. The condition is used tenant of land to build the building, but the building does not have IMB. Yet every juridical building must meet the administrative requirements of one of them is IMB. Taking care of the IMB is an obligation to ensure the security, order and safety of the building owner and the community environment. Implementation of Regional Regulation of Magelang Regency number 10/2011 on the Building is not firmly enacted, so it needs to be held a review that is adapted to the current condition and layout. Law enforcement of IMB violations is still not maximized, so it is necessary to improve public services in the field of licensing, law enforcement firmness and licensing and public awareness in the field of licensing law.

Kata Kunci : IMB, Pelaksanaan, Pelayanan, Perizinan, Penegakan /IMB, Implementation, Service, Licensing, Enforcement