LEGAL ANALYSIS ON BUDGET CHANGES POLICY OF LOCAL GOVERNMENT BUDGET BY AD INTERIM: A CASE STUDY OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA'S AD INTERIM GOVERNOR

TIMOTHY SANKYU CHRIS, Andi Sandi Ant. T.T., S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Pengesahan APBD Jakarta tahun 2017 sudah dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumarsono terkait cutinya Basuki Tjahaja Purnama selama kampanye pemilihan kepala daerah 2017. Selama menjabat, Sumarsono menjadi sorotan publik dikarenakan kebijakan dan keputusan yang dibuat melampaui kewenangan seorang Pelaksana Tugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman perspektif dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait penyusunan APBD yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas dan apakah kebijakan yang dirubah oleh Pelaksana Tugas dapat mengikat secara hukum. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan publikasi yang berkaitan dengan keuangan negara, keuangan daerah, pemerintahan daerah, dan pengambilan kebijakan strategis dalam organisasi. Berdasarkan hasil peneltian ini, penyusunan APBD yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sumarsono telah kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikarenakan perspektif Undang-Undang tersebut tegas menyatakan bahwa penyusunan APBD hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah. Dikarenakan hal tersebut, hak konstitusional yang dimiliki oleh kepala daerah yang sah telah dilanggar. Dalam UUD 1945 hanya kepala daerah yang dipilih oleh rakyat yang dapat mengatur urusannya. Adapun kebijakan yang dibuat dan dirubah oleh Pelaksana Tugas dapat mengikat secara hukum selama tidak keluar dari peraturan yang mengatur kewenangan seorang Pelaksana Tugas. Sehingga jika ada produk hukum yang dibuat di luar dari kewenangan Pelaksana Tugas, maka produk hukum tersebut akan batal demi hukum. bagaiman perspektif dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait penyusunan APBD yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas dan apakah kebijakan yang dirubah oleh Pelaksana Tugas dapat mengikat secara hukum. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan publikasi yang berkaitan dengan keuangan negara, keuangan daerah, pemerintahan daerah, dan pengambilan kebijakan strategis dalam organisasi. Berdasarkan hasil peneltian ini, penyusunan APBD yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sumarsono telah kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikarenakan perspektif UndangUndang tersebut tegas menyatakan bahwa penyusunan APBD hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah. Dikarenakan hal tersebut, hak konstitusional yang dimiliki oleh kepala daerah yang sah telah dilanggar. Dalam UUD 1945 hanya kepala daerah yang dipilih oleh rakyat yang dapat mengatur urusannya. Adapun kebijakan yang dibuat dan dirubah oleh Pelaksana Tugas dapat mengikat secara hukum selama tidak keluar dari peraturan yang mengatur kewenangan seorang Pelaksana Tugas. Sehingga jika ada produk hukum yang dibuat di luar dari kewenangan Pelaksana Tugas, maka produk hukum tersebut akan batal demi hukum.

Ratification of Local Government Budget of The Special Capital Region of Jakarta in 2017 has been approved by Ad Interim Governor Sumarsono due to furlough of Basuki Tjahaja Purnama during the local election campaign 2017. During his tenure as the Ad Interim Governor, Sumarsono was in the public spotlight because of policies and decisions that he made went beyond the authority of an Ad Interim officer. This study aims to determine how does perspective of Law Number 17 of 2003 concerning State Finances on the composing of Local Government Budget conducted by the Ad Interim officer and whether the policy changed by an Ad Interim officer can be legally bound. This legal research is normative research, and analyze by using qualitative method. Data that being used in this legal research are 1945 Constitution, legislation, books, journals and publications related to state finances, local finances, local governance, and strategic policy making in organization. According to the result of this research, composing of Local Government Budget conducted by Ad Interim Sumarsono has been contradictory with Law Number 17 of 2003 concerning State Finances due to perspective of those law firmly stated if the composing of Local Government Budget must be done by the head of local government. With the composing of Local Government Budget by Ad Interim officer, the constitutional rights owned by head of local government have been violated. It is because the 1945 Constitution has stated if only head of local government that elected democratically can arrange and manage their own affairs. Also, the policy which is made or change by Ad Interim officer can be legally bound as long as it not out from the regulations and policies which govern the authority of Ad Interim officer. It is because if there is a legal product created outside the limits of the Ad Interim's authority, then the resulting legal product is null and void.

Kata Kunci : Pelaksana Tugas, APBD, Kebijakan, Kewenangan, Ad Interim, Local Government Budget, Policy, Authority