IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI DALAM MENDUKUNG KETERSEDIAAN ENERGI LISTRIK

REGINA TETTY MARY, Prof.Dr.Armaidy Armawi,M.Si;Dr.Agus Heruanto Hadna,M.Si:Dr.Agus Joko Pitoyo,MA

2018 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Potensi energi lain yang terdapat di Indonesia seperti tenaga air, panas bumi dan biomass harus di manfaatkan untuk menghindari pemakaian energi fosil. Potensi energi lainnya yang sangat memberikan harapan untuk dimanfaatkan adalah panas bumi, karena negara Indonesia mempunyai simpanan terbanyak di dunia yaitu 40%, penggunaan panas bumi dinilai sangat efisien serta ekonomis dan tidak merusak alam lingkungan jika dibandingkan dengan energi lain seperti energi fosil. Dengan demikian, pemanfaatan energi lokal mutlak perlu dilaksanakan dengan melakukan diversifikasi energi terbarukan sesuai potensi masing-masing daerah. Salah satu kebijakan yang sudah dilaksanakan pemerintah adalah pembangunan PLTP. Menurut data PT. Pertamina Geothermal Energi (2015), Indonesia diperhitungkan mengandung sampai 28,9 ribu MW listrik dari energi panas bumi sama dengan 40% dari potensi panas bumi yang ada di dunia. Tapi potensi tersebut hanya kurang dari 5% yang telah dimanfaatkan. Jumlah energi yang dihasilkan dari Panas Bumi tidak setara dengan kekuatan yang dimiliki Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) implementas kebijakan pemerintah dalam pengembangan PTLP untuk mendukung ketersediaan energi listrik, (2) faktor apa yang mempengaruhi implementasi PLTP Gunung Salak dalam menyediakan kelistrikan, (3) adanya kesenjangan antara dukungan kebijakan pemerintah dan pengembangan energi PLTP, dan (4) dampak pembangunan PLTP dalam mendukung ketersediaan listrik dan aspek sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif dari sudut studi. Objek penelitian ini adalah PLTP Gunung Salak dan unit analisisnya adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung PLTP, kesenjangan yang terjadi dan, dampaknya implementasi kebijakan PLTP. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pemerintah telah mendukung pengembangan PLTP dalam mendukung ketersediaan energi listrik melalui regulasi fiskal dan non fiskal. Adanya kesenjangan antara dukungan kebijakan pemerintah dan pengembangan PLTP. Kesenjangan tersebut menimbulkan konflik antara institusi ESDM dan Kehutanan yang memiliki kepentingan yang berbeda. Namun untuk mengurangi kesenjangan tersebut telah diminimalisir melalui adanya SK bersama sehingga kendala perijinan dapat diperkecil. Faktor yang mempengaruhi implementasi PLTP Gunung Salak dalam mendukung ketersediaan eneri listrik adalah biaya investasi, tarif, dan perijinan. Namun kedua hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya regulasi UU yaitu UU No. 21 Tahun 2014 dan Permen Kehutanan Nomor 16 Tahun 2014, dan adanya insentive pajak yang berdampak terhadap meningkatnya realisasi investasi panas bumi yang cukup signifikan. Dampak pembangunan PLTP dalam mendukung ketersediaan energi listrik dan aspek sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya berhasil. Ketidaktahuan masyarakat terkait pengaruh koneksi listrik yang disebabkan oleh alam menciptakan persepsi yang salah di masyarakat.

Dependency to fossil energy should be ended by utilizing alternative energy potentials across Indonesia such as water, wind, geothermal, and biomass. A very promising alternative energy potentials is geothermal because Indonesia has the biggest reserve in the world, which is 40%. Furthermore, geothermal utilization is very efficient and economical and environmentally friendly than fossil energy. Therefore, local energy utilization must be performed using diversification of renewable energy in accordance with the potential of each region. One of the government policies is steam-electric power station (PLTP) construction. According to the data of PT. Pertamina Geothermal Energi (2015), Indonesia is estimated to have up to 28,9 thousand MW of electricity from geothermal energy, equal to 40% of geothermal potential in the world. However, only 5% of the potential has been utilized. Total energy and energy production of Geothermal Power Plants in Indonesia arent equal to Indonesia potential. This study was aimed to analyze (1) government policy in PLTP implementation to support electrical energy availability, (2) factors which determine the implementation of Gunung Salak PLTP in providing electricity, (3) conflict due to discrepancy between government policy support and obstacles of geothermal electrical energy development, and (4) impact of success of PLTP construction in providing electricity and social economic aspect of the society. The approach of this study was phenomenological perspective. The research object was Gunung Salak PLTP and the analysis units were government policies in supporting PLTP, occurring conflict and impact of PLTP implementation. The research result was that the government had supported PLTP management in supporting electrical energy availability through fiscal and non- fiscal regulations. Factors which affected the implementation of Gunung Salak PLTP in providing electricity were investment cost, tariff and licensing issue. However, they could be minimized by the regulation of Law No. UU No. 21 of 2014 and Regulation of the Minister of Forestry No. 16 of 2014, as well as tax incentives which significantly increased geothermal investment. The conflict happened to due to discrepancy between government policy support and obstacles of geothermal electrical energy development. The discrepancy was related with the conflicts between EMR and Forestry institutions which have differing interests. However, the discrepancy had been minimized by joint decree to reduce licensing issues. The impact of the success of PLTP construction to provide electricity and social economic aspect of the society wasnt entirely successful. The failure wasnt the mistake of PLTP managers but village officials who dont use CSR funds for public interests. People lack of knowledge on the effect of electrical connection due to nature created wrong perception in the society

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PLTP.