STUDI PERBANDINGAN STANDAR DAN PRAKTIK AKUNTANSI ASET BERSEJARAH DI REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN INGGRIS
JOSHUA WILSON M., Irfan Nursasmito, Drs., Ak., M.Si.
2017 | Skripsi | S1 AKUNTANSIPenelitian ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan antara standar dan praktik akuntansi aset bersejarah di Indonesia dan di Inggris. Inggris dipilih sebagai benchmark karena merupakan negara pelopor dalam akuntansi sektor publik. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur pada 30 dokumen yang terdiri dari beberapa standar akuntansi sektor publik dan laporan-laporan keuangan entitas sektor publik di Inggris maupun Indonesia. Aspek-aspek yang dianalisis adalah definisi, karakteristik, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Dari studi ini diketahui bahwa standar dan praktik di Indonesia sudah selaras namun masih minim karena standar tidak mewajibkan, serta mengutamakan pengukuran berbasis kos daripada nilai. Lain halnya dengan di Inggris, banyak entitas sektor publik yang menyajikan secara khusus dan mengungkapkan secara detail dalam laporan keuangannya. Standar di Inggris mewajibkan untuk melakukan pelaporan jika informasi mengenai nilai atau kos suatu aset dimiliki. Jika informasi mengenai nilai atau kos tidak dimiliki namun memungkinkan untuk diperoleh, maka sebaiknya dilaporkan dalam laporan keuangan dengan syarat informasi dapat diandalkan serta kos untuk memperolehnya tidak melebihi manfaat yang didapatkan pengguna laporan keuangan. Dalam praktiknya, metoda kos pengganti depresiasian (depreciated replacement cost) sering digunakan untuk menilai aset bersejarah di Inggris.
This research aimed to make a comparative study of standards and practices of heritage assets accounting in Indonesia and The United Kingdom. The UK is chosen to be the benchmark inasmuch as it is considered as a pioneer in the public sector accounting. The method used in this research is literature study, applied to 30 documents consist of several public sector standards and some public sector reporting entities' annual report and accounts in Indonesia and in The UK. Aspects to be analysed are definition, characteristic, classification, recognition, measurement, valuation, presentation, and disclosure. From this study is acknowledged that the standard and practice of heritage assets accounting in Indonesia have been in a line but still not developed yet since it is not a compulsory according to the standard, and the measurement preference is based on the cost than on valuation. While in The UK, there have been a lot of public sector entities that presented the heritage assets in particular way and disclosed in details in their statement of accounts. Standard in The UK requires to present the heritage assets when the reporting entities held the information about the reliable value or the cost of the assets. Should they do not have such information but it is practicable to obtain it, therefore reporting is required as long as the information reliable and the cost to obtain it doesn't overweigh the benefit to the financial report users. In the practice, depreciated replacement cost is a common method to value the heritage assets in The UK.
Kata Kunci : aset bersejarah,akuntansi aset bersejarah,Indonesia,Inggris,sektor publik,standar akuntansi sektor publik,heritage assets,heritage assets accounting,Indonesia,UK,public sector,public sector accounting