PEMENUHAN HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

IWAN TANAMA MANALU, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Negara Indonesia adalah negara Hukum, salah satu unsur dari negara Hukum itu menurut para ahli adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia berdasarkan prinsip kebebasan dan persamaan didepan hukum (equality before the law). Sistem peradilan pidana di Indonesia terpengaruh pada konsep due proses model yaitu proses hukum yang layak serta pengakuan hak-hak tersangka dan terdakwa yang tertuang dalam Pasal 50-69 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi pemenuhan hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan dan juga menggali berdasarkan hasil penelitian untuk membuat konsep pemenuhan hak tersangka dan terdakwa dimasa mendatang dalam proses peradilan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, melihat implementasi pemenuhan hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia dengan mengambil lokasi penelitian di Polres Metro Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sering sekali hak-hak mereka terabaikan oleh pejabat-pejabat yang berwenang dalam tiap tingkat pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan metode Empiris, dan spesifikasi penulisan deskriptif analitis dan preskriptif dimana penulis berusaha menjelaskan imlementasi pemenuhan hak tersangka dan terdakwa dan membandingkan dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dan kemudian menjabarkan hasil penelitian untuk melihat konsep pemenuhan hak tersangka dan terdakwa dimasa mendatang . Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perdilan pidana belum terpenuhi dengan baik. Dari hak tersangka dan terdakwa yang ada dalam KUHAP hanyak hak yang tidak dipenuhi seperti hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan, hak mendapatkan penasihat hukum, hak untuk bebas memberikan keterangan. Untuk menjamin terpenuhinya hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana dimasa mendatang perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang tata cara pemenuhan hak tersangka dan terdakwa, membuat lembaga pengawas, dan segera membentuk Hakim Komisaris seperti yang tertuang dalam RUU KUHAP.

Indonesia is a country of Law, one of the elements of the state law, according to experts is the recognition and protection of human rights based on the principles of freedom and equality before the law. The criminal justice system in Indonesia affected the concept of due process models and the recognition of the rights of suspects and defendants stipulated in Articles 50-69 Penal Code. This research aims to see the implementation of the fulfillment of the rights of suspects and defendants in the judicial process and also to explore based on the results of research to create the concept of the fulfillment of the rights of suspects and defendants in the future in the criminal justice process. The problem in this research is, look at the implementation of the fulfillment of the rights of suspects and defendants in criminal proceedings in Indonesia by taking research location in West Jakarta Metro Police, the State Prosecutor’s West Jakarta and West Jakarta District Court. Very often their rights are neglected by the officials in charge of each level of examination. This research uses Normatif- Empirical and specification writing descriptive and prescriptive in which the author tried to explain imlementasi fulfillment of the rights of suspects and defendants and compared with the applicable laws governing the rights of suspects and defendants and then describe the results of the research to look at the concept of fulfillment the rights of suspects and defendants in the future. From this research showed that the rights of suspects and defendants in criminal perdilan process has not gone well. Of the rights of suspects and defendants in the Criminal Procedure Code only an unfulfilled rights such as the right to be free from all forms of torture, the right to counsel, the right to freely provide information. To ensure the fulfillment of the rights of suspects and defendants in criminal proceedings in the future is necessary to establish laws governing the procedures for the fulfillment of the rights of suspects and defendants, making supervisory agency, and soon formed a Judicial Commissioner as set out in the Draft Criminal Procedure Code.

Kata Kunci : Pemenuhan hak, tersangka dan terdakwa , peradilan pidana., Fulfillment rights, suspects and defendants, criminal justice.