MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN MALPRAKTIK DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

RESA WILIANTI, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Hukum Kesehatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mediasi penal dalam penyelesaian malpraktik di bidang pelayanan kesehatan (ius operatum) dan mengkaji pengaturan mediasi penal dalam penyelesaian malpraktik di bidang pelayanan kesehatan di masa yang akan datang (ius constituendum). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang datanya diperoleh dari bahan pustaka yang bersumber pada data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara malpraktik secara damai telah dilakukan melalui penawaran mediasi oleh aparat kepolisian pada saat laporan mengenai dugaan malpraktik tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian. Pada praktiknya, sebagai salah satu referensi mengenai penyelesaian dugaan malpraktik di bidang pelayanan kesehatan adalah bagaimana Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahap pertama, tim Ditreskrimsus melakukan penyelidikan untuk mengetahui adanya unsur tindak pidana atau tidak. Pada tahap penyelidikan inilah pelapor dan terlapor akan diberikan kesempatan untuk bermediasi. Hal ini mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan yang mensyaratkan mediasi terlebih dahulu bilamana ditemukan dugaan malpraktik. Apabila kesempatan mediasi yang ditawarkan tidak mencapai mufakat, maka tahap selanjutnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Demikian halnya dengan unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang tumbuh di dalam nilai-nilai masyarakat masyarakat Indonesia, mediasi penal dalam penyelesaian malpraktik di bidang kesehatan dapat menjadi alternatif penyelesaian malpraktik yang arif dan efektif. Namun demikian, parameter penerapan mediasi penal dalam penyelesaian malpraktik di bidang pelayanan kesehatan adalah unsur kelalaian yang dilakukan karena hal ini berkaitan dengan motif ataupun tujuan yang dimiliki oleh pemberi pelayanan kesehatan terhadap pasiennya.

This research aims to know the implementation of penal mediation of malpractice's settlement in the field of health care services (ius operatum) and reviewing the rules of penal mediation of malpractice's settlement in the field of health care services in the future (ius constituendum). This research is a normative legal research-that is, the data of research is obtained from the literature sourced named secondary data. The result shows that the malpractice lawsuit in a diplomatic settlement has been carried out through the mediation offered by the police when the report on malpractice of health care services was reported to the police. In practice, as one of the references to the settlement of malpractice is how Criminal Reserse (Ditreskrimsus) Police of the Republic of Indonesia of the Special Region of Yogyakarta conduct the settlement of malpractice report. In the first step, the team of Ditreskrimsus conducting the investigations to identify the elements of a criminal offence. At this step of the investigation, the plaintiff and defendant will be given the opportunity to conduct the mediation. It refers to the Article 29 of Health Act that requires the mediation in advance whenever it found allegations of malpractice. When the opportunity of mediation offered and it did not reach consensus, then the next step is raised to the level of investigation. Such is the case with elements of the philosophical, sociological, and juridical that grew up in the values of Indonesian society, penal mediation of malpractice's settlement in the field of health care services can be an alternative to the malpractice settlement. However, the application of penal mediation parameter in the settlement of malpractice in field the health care service is an element of negligence committed since it is related to the motive or purpose that is owned by the health services professionals towards his patients.

Kata Kunci : Penal Mediation, Malpractice, Health Care Services