KONSEP "HAK UNTUK JUSTIFIKASI" MENURUT RAINER FORST SEBAGAI PRINSIP DASAR MORAL POLITIK DAN RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA

KRISTOFORUS SRI R.K., Dr. Sindung Tjahyadi

2017 | Tesis | S2 Ilmu Filsafat

Tesis yang berjudul "Konsep 'Hak Untuk Justifikasi' Menurut Rainer Forst Sebagai Prinsip Dasar Moral Politik Dan Relevansinya Bagi Kehidupan Sosial-Politik Di Indonesia" merupakan sebuah penelitian yang mempunyai latar belakang adanya keprihatinan bahwa manusia saat ini hidup dalam sebuah zaman di mana orang saat ini mulai meragukan norma-norma yang ada, bahka bertindak melawan norma-norma tersebut. Kekerasan, radikalisasi agama, dan korupsi merupakan bentuk-bentuk dampak dari pengabaian pendasaran moral dalam hidup sosial. Penelitian ini secara khusus mempunyai tujuan memberikan alternatif pendasaran moral bagi hidup bersama. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang dilakukan berdasar bahan dari buku-buku, jurnal, dan sumber internet. Seluruhnya dilakukan untuk mengetahui konsep "Hak untuk Justifikasi" dalam pemikiran Rainer Forst. Model penelitian ini adalah historis-faktual mengenai tokoh. Metode analisis yang digunakan dalam adalah hermeneutika filosofis dengan unsur-unsur metodis antara lain interpretasi, koherensi intern, holistika, kesinambungan historis, idealiasasi, komparasi, deskripsi, dan refleksi peneliti pribadi. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain menunjukkan bahwa konsep "Hak untuk Justifikasi" berpijak dari pengandaian dasar bahwa manusia adalah makluk rasional. "Hak untuk justifikasi" merupakan sebuah bentuk pendasaran moral rasional yang dilatarbelakangi oleh semangat emansipasi manusia, yakni pembebasan dari kekuasaan kekuatan-kekuatan asing dari luar diri manusia. "Hak untuk Justifikasi" merupakan tuntutan tidak boleh adanya kekuatan sosial-politik yang tidak mempunyai justifikasi rasional dan setiap kebijakan atau keputusan harus bersedia untuk dipertanyakan dan dikritik oleh kebijakan-kebijakan lain. "Hak untuk Justifikasi" kemudian menjadi prinsip dasar moral politik yang menjadi dasar dalam dinamika sosial-politik hidup bersama. Gagasan "hak untuk justifikasi" bisa membantu demokrasi di Indonesia dalam rangka mencapai keadilan sosial. "Hak untuk justifikasi" perlu senantiasa dikedepankan terutama dalam ruang publik di mana anggota masyarakat diberikan ruang menyampaikan dan mempertanyakan justifikasi atas sebuah aturan atau hukum. Dalam konteks sempit, dengan demikian kemampuan yang perlu dikembangkan adalah kemampuan mengadakan diskursus secara terbuka. Kemampuan untuk di satu sisi memegang teguh apa yang diyakini, di sisi lain tetap terbuka pada pandangan alternatif. Berani ditantang mempertanggungjawabkan pandangan moralnya, sekaligus berani untuk bersikap terbuka.

The thesis entitled "The Concept of 'Right to Justification' According to Rainer Forst as the Basic Principle of Political Moral and Relevance for Social-Political Life in Indonesia" is a study that has the background of the concern that humans today live in an age in which people today began to doubt the existing norms, even to act against those norms. Violence, religious radicalization, and corruption are forms of impact from moral neglect of neglect in social life. This research specifically has the purpose of providing a moral moral alternative to living together. This research is a literature study conducted based on material from books, journals, and internet sources. All is done to know the concept of Right to Justification in the thinking of Rainer Forst. This research model is historical-factual about the character. The analytical methods used in the philosophical hermeneutics with the methodical elements include interpretation, internal coherence, holistic, historical continuity, idealiasation, comparability, description, and reflection of private researcher. The results of this study show that the concept of "Right to Justification" is based on the basic assumption that human beings are rational beings. "The right to justification" is a rational moral form that is motivated by the spirit of human emancipation, that is liberation from the power of foreign forces from outside of the human self. The "Right to Justification" is a demand for the absence of socio-political power which has no rational justification and any policy or decision must be willing to be questioned and criticized by other policies. The "Right to Justification" then becomes the basic moral principle of politics that forms the basis of the socio-political dynamics of living together. The idea of "right to justification" can help democracy in Indonesia in order to achieve social justice. "The right to justification" should always be put forward especially in public spaces where community members are given space to convey and question justification of a rule or law. In a narrow context, thus the ability to be developed is the ability to hold discourse openly. The ability to on one side hold fast to what is believed, on the other hand remains open to alternative views. Dare to be challenged to account for his moral views, as well as to be courageous to be open. Keywords: ethics, morals, rights, justification, fairness, practical reason, reciprocity, general

Kata Kunci : etika, moral, hak, justifikasi, keadilan, rasio praktis, timbal-balik, umum