Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

SITI AMINAH, Aminoto, SH., M.Si

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemberhentian Kepala Daerah berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga menganalisis konsekuensi hukum apabila Kepala Daerah yang berstatus terdakwa diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara normatif mengenai bagaimana mekanisme pemberhentian Kepala Daerah berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana konsekuensi hukum apabila Kepala Daerah yang berstatus terdakwa diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui norma hukum, yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sarana yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum primer dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan bahan hukum sekunder dengan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian sementara Kepala Daerah berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus diawali dengan adanya status seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan, selanjutnya proses dilakukan pemberhentian sementara Kepala Daerah harus berdasarkan register perkara di Pengadilan dan yang berwenang untuk memberhentikan Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa ialah Presiden untuk gubernur, dan Menteri untuk bupati atau wali kota tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konsekuensi hukum diberhentikannya Kepala Daerah yang berstatus terdakwa ialah tugas, dan wewenang Kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun apabila Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana tersebut tidak diberhentikan dari jabatannya maka Presiden dan Menteri dapat dianggap tidak patuh terhadap perintah undang-undang dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah tersebut.

This research is as a purpose to know and analyze the mechanism for removing the Head of Local Goverment from the office based on Article 83 subsection (1) of Law Number 23 Year 2014 on Local Government, and also analyze the legal consequences if the Head of Local Goverment a defendant remove or not remove from his/her office. This research is a descriptive analyze research to obtain a normative description on the mechanism of remove the Head of Local Goverment from the Office based on Article 83 subsection (1) of Law Number 23 Year 2014 on Local Government, and also analyze the legal consequences if the Head of Local Goverment a defendant remove or not remove from his/her office. This research uses normative legal approach as purpose to know legal norms, concerned by conducting literary research. The primary legal sourae is Law Number 23 Year 2014 on Local Government, whereas the secondary legal sourae uses is documentary studies. The results show that the mechanism for remove the Head of Local Goverment from the Office based on Article 83 Subsection (1) of Law Number 23 Year 2014 on Local Government must start with the status of the Head of Local Goverment who has been designated as a defendant in a criminal act, then the process did to remove the Head of Local Goverment should be based on registers case in court and with the authority to dismiss the head of the area that has been designated as the defendant is the President of the governor, and the Minister for regent or mayor without need through the proposal of the Local Representatives Council. The legal consequences of a remove of the Head of Local Goverment is the task, and the authority of the Head of Local Goverment did by the Deputy the Head of Local Goverment until the court ruling that has obtained permanent legal force, but if the Head of Local Goverment who has been designated as a defendant in a criminal act is not removed from office then The President and the Minister may be considered disobeying orders legislation and bureaucracy caused legal uncertainty in the local administration in the area.

Kata Kunci : Pemberhentian, Konsekuensi Hukum, Pemerintahan Daerah