PENGATURAN MENGENAI HUTAN ADAT DAN IMPLEMENTASINYA DI KEPULAUAN MENTAWAI

ARSENIUS, Dr.Rikardo Simarmata, S.H.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini, bertujuan untuk mengemukakan dan menganalisis pengaturan mengenai hutan adat, penguasaan dan pengelolaan tanah, lahan dan hutan berdasarkan hukum adat dan upaya implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai. Penelitian ini menggunakan perpaduan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, bersifat deskriptif-eksplanatoris. Penelitian kepustakaan (library reseach) untuk memperoleh bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Dipadukan penelitian lapangan (field reseach), wawancara langsung pada narasumber dan responden dengan cara purpusive sampling. Alat analisis menggunakan metode kualitatif untuk menjawab permasalahan secara deskriptif. Hasil penelitian, menunjukkan kedudukan hutan adat bagian dari hutan hak akan dikembalikan kepada masyarakat hukum adat. Untuk memperoleh hak atas hutan adat, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dengan persyaratan yang berat dan sulit. Peraturan organik maupun peraturan sektoral terkait sumber daya alam belum ditindak lanjuti, serta peraturan pelaksana yang kompleks dan tidak konsisten, berkontribusi mengaburkan kepastian hukum. Meskipun masyarakat hukum adat memperoleh kedudukan sebagai subyek hukum, tidak serta merta memperoleh penetapan hutan adat, sehingga hak atas hutan adat sulit diwujudkan mencapai tujuan mensejahterakan rakyat. Kondisi nyata penguasaan hutan bagi orang Mentawai dalam skema sibakkat laggai, sipasijago dan sioiake, memiliki kepastian hukum, meskipun secara fisik penguasaan berada di wilayah berbeda. Aspek pengelolaan hutan dalam pola tinungglu, pumonean dan mone menunjukkan eksistensinya mampu dikontrol oleh mukeikei dan musuruk, namun terjadi pergeseran nilai, substansi dan konsep terutama daerah konsesi hutan. Bagi orang Mentawai tetap mempraktekkan penguasaan dan pengelolaan hutan, meskipun perspektif hukum negara berstatus kawasan hutan yang ditetapkan secara sepihak. Upaya pemerintah daerah memberikan pengakuan masyarakat hukum adat Mentawai menghasilkan Ranperda yang bersifat rijid. Sifat rijid, disebabkan dominasi konfigurasi politik hukum yang konservatif dengan karakter produk hukum ortodoks. Upaya implementasi belum terjawab pengakuan masyarakat hukum adat Mentawai atas hutan adat

This research, aimed at will and analyze arrangement on adat forest, mastery of and management of land, farm and forests based on adat law and the efforts the implementation of done by each local government of the Mentawai Islands. This research using an integrated approach juridical normative and juridical empirical, is deskriptif-eksplanatoris. Research literature (library reseach) to have a primary, secondary material and materials tertiary. Integrated field research (field reseach), direct interview on resource persons and respondents by means of purpusive sampling. Instrument analysis using the qualitative method to answer problem in descriptive. The results of the study, show a forest adat part of a forest the right will be returned to adat law community. To earn the right over forest adat, recognition the existence of adat law community with the requirements that heavy and hard. Organic regulation and sectoral regulation related natural resources not followed up, and the regulations implementation complex and not consistent, contribute obscure legal certainty. Although the adat law community have dismissed as the subject of law, does not necessarily have the Adat forest, so rights for the Adat difficult manifested its prosper people. Mastery of forest real conditions for the Mentawai in the scheme sibakkat laggai, sipasijago and sioiake, having legal certainty, although physically mastery are in a distinct region. The forest management in a pattern tinungglu, pumonean and mone showed its existence capable of controlled by mukeikei and musuruk, but happened shift value, substance and concept especially in concession forest. For the Mentawai fixed practice mastery and forestry, although perspective state law are forest products are unilaterally determined. Local government efforts giving recognition adat law community Mentawai produce legal draft that is rigid. Of the nature of rigid, caused domination law political configuration the conservative to the character of legal products orthodox. Efforts to the implementation not missed public recognition adat law community Mentawai over forest customary

Kata Kunci : Pemerintah, pengaturan, masyarakat hukum adat, hutan adat